MAMUJU — Kunjungan silaturahmi Kapolda Sulawesi Barat Irjen Pol Totok Suharyanto ke Kantor PWNU Sulawesi Barat menjadi momentum membangun komunikasi terbuka antara kepolisian dan keluarga besar Nahdlatul Ulama. Dialog berlangsung akrab dan membahas sejumlah persoalan strategis yang menjadi perhatian bersama.
Pertemuan itu dihadiri jajaran pengurus wilayah, perwakilan ulama, pengurus cabang, pondok pesantren, serta badan otonom NU yang tersebar di Sulawesi Barat. Kedua pihak sepakat memperkuat kolaborasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Penyalahgunaan narkoba, terutama di kalangan usia produktif, menjadi salah satu isu yang diangkat dalam pertemuan. Perwakilan NU menilai persoalan itu dapat mengancam kualitas sumber daya manusia dan menghambat terwujudnya cita-cita Indonesia Emas 2045 bila tidak dicegah sejak dini.
Karena itu, Polri, ulama, pondok pesantren, keluarga, dan masyarakat diminta memperkuat edukasi serta membangun ketahanan generasi muda. Penanganan dinilai perlu dilakukan secara komprehensif: penegakan hukum terhadap jaringan peredaran, disertai pendekatan pemulihan bagi pengguna yang membutuhkan rehabilitasi sesuai ketentuan.
Dialog juga menyoroti potensi berkembangnya paham kekerasan dan radikalisme yang dapat mengganggu kerukunan masyarakat. Sulawesi Barat memiliki tradisi keagamaan dan kehidupan sosial yang beragam, sehingga komunikasi antara kepolisian dan ulama dinilai penting untuk mencegah munculnya konflik.
Perbedaan pandangan keagamaan diharapkan disikapi melalui dialog, edukasi, dan pendekatan persuasif dengan tetap menghormati kebebasan beragama serta ketentuan hukum yang berlaku. Kapolda menegaskan menjaga keamanan bukan hanya tanggung jawab Polri, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat dan tokoh agama.
Pertemuan itu juga mengangkat aspirasi pondok pesantren di lingkungan NU mengenai peluang lulusan pesantren berkontribusi di institusi Polri. Perwakilan NU menyampaikan bahwa santri tidak hanya mampu menghafal Al-Qur'an, tetapi juga memiliki kompetensi membaca dan memahami kitab kuning, ilmu fikih, tafsir, serta literatur keislaman klasik.
Kemampuan tersebut dinilai sebagai potensi sumber daya manusia yang dapat memberi kontribusi positif bagi bangsa dan negara. NU berharap kompetensi keagamaan santri menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan kebijakan rekrutmen Polri, sesuai kebutuhan organisasi, persyaratan yang berlaku, serta prinsip seleksi yang transparan dan akuntabel.
Perwakilan PWNU Sulawesi Barat menyampaikan komitmen keluarga besar NU mendukung pelaksanaan tugas kenegaraan, khususnya menjaga keamanan, ketertiban, dan keharmonisan kehidupan masyarakat. Dukungan itu mencakup peran para kiai, pengurus NU di tingkat wilayah dan cabang, badan otonom, serta pondok pesantren.
NU berharap komunikasi dan kerja sama dengan Polda Sulawesi Barat terus diperkuat melalui dialog berkelanjutan. Dengan begitu, berbagai persoalan di tengah masyarakat dapat diidentifikasi dan ditangani bersama-sama.
Kunjungan Kapolda ke kantor PWNU tidak sekadar ajang silaturahmi, tetapi membuka ruang menyerap masukan dan aspirasi para ulama. Sinergi kepolisian dan tokoh agama dinilai sebagai modal sosial penting untuk menciptakan lingkungan yang damai, toleran, dan kondusif.