MAMUJU — Pengamanan di lingkungan Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Barat menjadi perhatian aparat kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban, sekaligus memastikan penyampaian aspirasi berlangsung baik. Personel di lapangan diminta mengutamakan komunikasi yang baik dan mengendalikan situasi secara profesional.
Kombes Pol Memo Ardian menegaskan bahwa Polri hadir untuk memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat. Kepolisian juga menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasi.
Dalam pernyataannya, Memo mengajak seluruh pihak mengedepankan dialog dan menjaga ketertiban. Ia juga meminta peserta aksi menghindari tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.
"Polri hadir untuk memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat. Kami menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasi, dan mengajak seluruh pihak agar tetap mengedepankan dialog, menjaga ketertiban, serta menghindari tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain," ujar Memo dalam narasi publikasi Polda Sulbar.
Instruksi itu berlaku bagi seluruh personel yang bertugas. Setiap dinamika di lapangan harus ditangani secara terukur, dengan keselamatan masyarakat dan anggota sebagai prioritas.
Polda Sulbar menilai penyampaian aspirasi merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Karena itu, sinergi antara masyarakat, pihak DPRD, dan aparat keamanan diperlukan agar setiap aspirasi dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku.
Kepolisian juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk peserta aksi, menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif. Perbedaan pendapat hendaknya disampaikan melalui cara-cara damai, santun, dan bertanggung jawab.
Melalui pendekatan humanis dan komunikasi terbuka, Polda Sulawesi Barat berkomitmen menjaga stabilitas keamanan daerah. Kepolisian juga menegaskan posisinya tidak membatasi aspirasi, melainkan mengawal agar aspirasi tersampaikan secara aman, tertib, dan bermartabat.
Langkah pengamanan di kantor DPRD Provinsi Sulbar menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Pendekatan dialog dinilai lebih efektif ketimbang tindakan represif dalam menghadapi penyampaian pendapat.