SULAWESI BARAT — Cakupan imunisasi HPV nasional pada anak perempuan kelas 5 dan 6 SD baru mencapai 89,7 persen pada 2024, masih di bawah standar minimal WHO sebesar 90 persen. Kemenkes kini menggratiskan vaksin HPV untuk anak sekolah dasar, dan artikel ini merangkum alasan pemberiannya sejak dini, sasaran penerima, serta kekhawatiran orang tua yang perlu dijawab dengan informasi benar.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memperluas sasaran imunisasi human papillomavirus (HPV) gratis bagi anak laki-laki pada 2026, setelah sebelumnya menyasar anak perempuan. Perluasan ini menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan lebih luas terhadap infeksi HPV sejak usia sekolah.
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, menegaskan bahwa prinsip imunisasi adalah mencegah, bukan menunggu seseorang sakit. Ia menyampaikan hal itu dalam media briefing bersama RCCE+ Indonesia, Kamis (29/10/2026).
Banyak orang tua bertanya, mengapa vaksin diberikan sekarang padahal dampaknya baru terasa bertahun-tahun kemudian. Aji menjawab pertanyaan itu dengan sederhana.
"Kenapa kita harus diberikan imunisasi sejak dini padahal mungkin dampaknya baru bertahun-tahun kemudian? Jawabannya sederhana, karena kita ingin melindungi mereka sebelum risiko itu datang. Prinsip imunisasi adalah mencegah, bukan menunggu seseorang sakit. Jadi bukan mengobati," kata Aji.
Vaksin HPV melindungi anak dari virus yang dapat memicu kanker serviks. Dengan memberi perlindungan sebelum anak terpapar virus, tubuh punya benteng lebih kuat sejak awal.
Kemenkes menyediakan imunisasi HPV secara gratis bagi anak perempuan dan laki-laki tingkat sekolah dasar. Untuk anak perempuan, sasaran utamanya adalah siswa kelas 5 dan 6 SD.
Perluasan ke anak laki-laki pada 2026 bukan tanpa alasan. Laki-laki juga bisa menjadi pembawa virus HPV, sehingga perlindungan pada keduanya membantu menekan penyebaran infeksi di masyarakat.
Data cakupan imunisasi HPV nasional pada anak perempuan usia sekolah baru mencapai 89,7 persen pada 2024. Angka itu masih berada di bawah standar minimal 90 persen yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Selisihnya terlihat kecil, tetapi berdampak besar. Aji menjelaskan bahwa cakupan tinggi dibutuhkan untuk membentuk kekebalan komunitas.
"Untuk menciptakan kekebalan komunitas atau kesehatan imunitas itu cakupan imunisasi harus di atas 90 persen," ujarnya.
Upaya menaikkan cakupan imunisasi masih menghadapi tantangan. Aji menyebut keraguan orang tua terhadap status kehalalan vaksin, kekhawatiran soal efek samping, hingga maraknya hoaks sebagai sejumlah faktor yang membuat sebagian masyarakat enggan memberikan imunisasi kepada anak.
"Ini akibat dari tingginya keraguan masyarakat terhadap status kehalalan atau efek samping, maraknya hoaks, dan sebagainya. Di luar tentu persoalan akses, layanan, kondisi geografi, dan sebagainya," kata Aji.
Imunisasi termasuk isu kesehatan yang rentan terhadap penyebaran informasi palsu. Karena itu, Kemenkes terus berupaya meyakinkan dan mengedukasi masyarakat agar tidak ragu memberikan imunisasi kepada anak.
Sebelum jadwal imunisasi di sekolah, luangkan waktu untuk bertanya langsung ke tenaga kesehatan atau puskesmas terdekat. Tanyakan kandungan vaksin, kemungkinan efek samping yang wajar, serta cara penanganannya di rumah.
Jika anak sedang demam atau memiliki kondisi kesehatan khusus, sampaikan ke petugas sebelum vaksin diberikan. Informasi yang lengkap dari sumber resmi membantu ibu mengambil keputusan dengan tenang, tanpa terbawa hoaks di grup percakapan.
Perlindungan sejak dini memberi anak bekal kesehatan jangka panjang. Dengan memahami alasan di balik vaksin HPV dan menggali informasi dari sumber terpercaya, ibu bisa ikut menjaga cakupan imunisasi nasional tetap di atas standar yang ditetapkan WHO.