MAJENE — Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Majene duduk dalam Tim Pelaksana Daerah penyusunan RAD Kelapa Sawit Berkelanjutan. Keterlibatan itu bukan tanpa alasan: seluruh 75,68 hektare kawasan sawit di Majene merupakan milik masyarakat, bukan aset pemerintah daerah.
Angka luasan tersebut disusun tim ahli Universitas Sulawesi Barat dan menjadi salah satu data pembahasan dalam rapat TPD. Kepala Dinas Perkimtan Majene Hj. Syahrimayani menyebut lahan seluas itu menyimpan sejumlah persoalan yang butuh penanganan lintas sektor.
Salah satu temuan yang dibahas adalah indikasi sebagian lahan sawit berada di dalam kawasan hutan lindung. Ada pula lahan yang pemanfaatannya tidak sesuai dengan ketentuan penataan ruang.
"Karena kawasan kelapa sawit di Kabupaten Majene itu ada 75,68 hektare berdasarkan data yang sudah disusun oleh tim ahli dari Unsulbar. Dari luasan itu ada beberapa persoalan lahan. Misalnya, ada lahan sawit yang terindikasi masuk dalam kawasan hutan lindung," kata Syahrimayani saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (5/11/2026).
Identifikasi lahan di kawasan lindung dan lahan yang tak sesuai tata ruang menjadi tugas pertama TPD. Hasil identifikasi itu yang akan menentukan langkah penyelesaian tiap titik persoalan.
Persoalan berikutnya menyangkut administrasi pertanahan. Menurut Syahrimayani, masih banyak petani sawit yang mengelola lahan tanpa bukti legalitas kepemilikan yang jelas.
Dinas Perkimtan bersama Badan Pertanahan Nasional akan mendampingi warga memperjelas status kepemilikan melalui penerbitan sertifikat tanah. Peran keduanya juga mencakup penanganan konflik lahan di tengah masyarakat.
"Saya juga sempat menyampaikan dalam rapat terkait legalitas lahan. Banyak di antara petani sawit yang lahannya belum memiliki bukti legalitas. Ini yang akan didorong dan didampingi, dibantu dalam hal memperjelas legalitas lahan, dalam hal ini sertifikat," ujarnya.
Rapat menyepakati RAD KSB berlaku 2026–2029, bukan lima tahun seperti lazimnya. Syahrimayani menjelaskan periode empat tahun dipilih untuk mengantisipasi kemungkinan perubahan kebijakan pada 2030.
"Ditetapkan Rencana Aksi Daerah mulai tahun 2026 sampai 2029. Seharusnya lima tahun, tetapi berdasarkan kesepakatan dalam rapat ditetapkan sampai 2029. Alasannya, jangan sampai ada perubahan kebijakan pada 2030 yang tidak sesuai dengan RAD. Itu yang kita antisipasi," jelasnya.
Penyusunan RAD dituangkan dalam matriks yang memuat pembagian tugas tiap pemangku kepentingan. Matriks itu menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan instansi selama periode berlaku.
Syahrimayani menegaskan penetapan RAD bukan pekerjaan satu dinas. Seluruh pemangku kepentingan yang terkait pengelolaan sawit di Majene tergabung dalam TPD, termasuk OPD dan pihak lain yang berkepentingan.
"Jadi, penetapan Rencana Aksi Daerah (RAD) itu bukan hanya lingkup Dinas Pertanian. Semua stakeholder yang terkait dalam pengelolaan kelapa sawit di Kabupaten Majene tergabung dalam Tim Pelaksana Daerah (TPD)," kata Syahrimayani.
Dokumen RAD KSB menjadi salah satu syarat pemenuhan pengelolaan DBH Kelapa Sawit. Bagi Majene, penyusunan rencana aksi ini sekaligus menjadi jalan untuk merapikan persoalan lahan yang selama ini tersebar di tingkat petani.