MAJENE — Capaian 70,7 persen tersebut disampaikan Kepala Dinas Perkimtan Majene, Hj. Syahrimayani, MT., seusai rapat Monev Pembangunan Daerah Triwulan III di Ruang Pola Kantor Bupati Majene, Rabu, 28 Oktober 2026. Menurut Syahrimayani, rapat evaluasi kali ini lebih menitikberatkan pada kinerja aparatur, mulai dari pejabat eselon IV hingga eselon II.
Evaluasi itu menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menilai pelaksanaan program sekaligus mengidentifikasi kendala yang memengaruhi pencapaian target pembangunan.
Dua Persoalan SPM Perumahan yang Disorot
Di lingkungan Perkimtan, persoalan yang disoroti adalah belum maksimalnya pemenuhan SPM Perumahan. Dua di antaranya berkaitan dengan penyediaan rumah bagi korban bencana serta penanganan kawasan kumuh.
"Ada kelemahan pada beberapa program, seperti SPM Perumahan, di antaranya penyediaan rumah bagi korban bencana dan penanganan kawasan kumuh. Karena efisiensi anggaran, sehingga tidak semua bisa terpenuhi," kata Syahrimayani.
Kebijakan efisiensi anggaran membuat sejumlah program belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Kebutuhan di lapangan disebut melebihi alokasi dana yang tersedia pada tahun anggaran berjalan.
Harapan Tambahan Anggaran untuk Kebutuhan Dasar Warga
Syahrimayani berharap pemerintah daerah menambah alokasi anggaran, terutama untuk program SPM Perumahan. Penambahan itu dinilai perlu agar kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi bisa ditangani secara bertahap.
"Semoga ke depan ada tambahan pengalokasian anggaran agar apa yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat bisa kami penuhi secara maksimal," ujarnya.
Dari sisi capaian keseluruhan, angka 70,7 persen menempatkan Perkimtan Majene di posisi mendekati target triwulan III. Namun, sisa pekerjaan rumah terbesar tetap berada pada layanan perumahan yang menyentuh langsung warga berisiko, seperti korban bencana dan penghuni kawasan kumuh.
Hasil Monev Jadi Dasar Perbaikan Perencanaan 2027
Pemerintah Kabupaten Majene diharapkan menjadikan hasil Monev Triwulan III sebagai dasar perbaikan perencanaan dan penganggaran. Evaluasi tidak berhenti pada pengukuran kinerja perangkat daerah, tetapi juga menghasilkan langkah konkret untuk memperluas pemenuhan layanan perumahan dan penataan kawasan permukiman.
Bagi warga Majene, dampak langsungnya terasa pada dua kelompok: penyintas bencana yang masih menunggu hunian layak dan keluarga di kawasan kumuh yang belum masuk program penataan. Keduanya bergantung pada keputusan penganggaran di tingkat pemerintah kabupaten pada siklus berikutnya.
