MAMUJU — Selama ini, data stunting di Sulawesi Barat tersebar di berbagai instansi dengan format dan periode pembaruan yang berbeda. Akibatnya, peta kerawanan gizi antarlembaga kerap tidak sinkron, membuat intervensi pemerintah menjadi kurang tepat sasaran.
Kepala DiskominfoSS Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, menegaskan bahwa integrasi ini bukan sekadar urusan teknis administrasi. Menurutnya, kualitas data menjadi penentu utama keberhasilan program penurunan stunting di daerah.
“Integrasi data dari SIGA, BKKBN, hingga Kemenkes ini sangat krusial. Kita tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri dengan data masing-masing. Melalui satu data yang terintegrasi, kita bisa melihat peta stunting secara riil di lapangan, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tegas Ridwan.
Empat Sumber Data Disatukan dalam Satu Dashboard
Empat sumber data yang akan diintegrasikan mencakup Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA), data kepesertaan keluarga dari BKKBN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), serta Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPBGM) milik Kemenkes.
Hasil integrasi ini akan menjadi dasar pengembangan dashboard pemantauan dan aplikasi khusus untuk intervensi terpadu. Pemerintah bisa memetakan wilayah rentan secara lebih presisi dan menghindari tumpang tindih program antarinstansi.
Edukasi Publik Digencarkan, 120 Media Mitra Dilibatkan
Selain penguatan data, DiskominfoSS juga mengintensifkan kampanye edukasi publik. Selama lima bulan terakhir, instansi ini aktif memproduksi infografis dan konten edukatif yang disebar melalui platform digital dan media massa.
Strategi diseminasi ini diperkuat dengan jaringan sekitar 120 media daring mitra Pemerintah Provinsi Sulbar. Jangkauan informasi diharapkan merata hingga ke enam kabupaten di Sulawesi Barat.
Arahan Gubernur: Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci
Kebijakan integrasi data ini merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka. Ia mendorong seluruh perangkat daerah memperkuat kolaborasi untuk menekan prevalensi stunting di Sulawesi Barat.
Secara akademik, penyatuan data lintas sektoral menjadi instrumen penting dalam tata kelola pembangunan berbasis bukti (evidence-based policy). Dengan sistem yang terintegrasi, pemerintah memiliki peluang lebih besar menghadirkan kebijakan yang tepat sasaran dan mempercepat penurunan angka stunting di daerah.
