MAMUJU — KominfoSS Sulbar tidak lagi bekerja dengan data sektoral yang terpisah-pisah. Mulai pertengahan tahun ini, seluruh basis data kunci soal stunting—mulai dari SIGA, BKKBN, DTSEN, hingga EPPBGM milik Kemenkes—dilebur dalam satu sistem terpadu.
Kepala DiskominfoSS Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, menyebut integrasi ini sebagai syarat mutlak agar program penurunan stunting tidak berjalan setengah hati. “Kita tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri dengan data masing-masing. Melalui satu data yang terintegrasi, kita bisa melihat peta stunting secara riil di lapangan, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima, Senin.
Empat Sumber Data Disatukan dalam Satu Dashboard
Data yang diintegrasikan mencakup empat sektor utama. Pertama, Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) yang mencatat data anak dan perempuan. Kedua, data kependudukan dan keluarga dari BKKBN. Ketiga, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSEN) untuk mengukur kemiskinan. Keempat, data gizi berbasis masyarakat dari Kemenkes yang direkam lewat EPPBGM.
Semua data itu akan ditampilkan dalam satu dashboard khusus. Kominfo juga menyiapkan aplikasi intervensi sebagai alat bantu bagi petugas di lapangan. Langkah ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Gubernur Sulbar, Suhardi Duka.
120 Mitra Media Disiapkan untuk Edukasi Publik
Selain urusan sistem dan data, Kominfo Sulbar menggencarkan strategi komunikasi publik. Selama lima bulan terakhir, mereka memproduksi infografis dan konten edukasi kreatif yang disebar lewat media sosial dan portal berita.
Strategi ini diperkuat oleh jaringan sekitar 120 mitra media online di lingkup Pemprov Sulbar. Lewat jaringan itu, Diskominfo membangun narasi bersama untuk mengedukasi warga di enam kabupaten secara serentak. Targetnya, pesan soal pencegahan stunting tidak hanya sampai ke posyandu, tapi juga ke grup WhatsApp RT dan warung kopi.
Mengapa Integrasi Data Ini Krusial?
Selama ini, data stunting di masing-masing instansi kerap berbeda. Dinas Kesehatan punya catatan sendiri, BKKBN punya versi lain, sementara Dinas Sosial mencatat kemiskinan dengan indikator yang tidak selalu tumpang tindih. Akibatnya, intervensi sering meleset sasaran.
“Kita bisa melihat peta stunting secara riil,” tegas Ridwan. Dengan satu data, pemerintah bisa tahu desa mana yang benar-benar membutuhkan bantuan gizi, bukan sekadar desa yang angka kemiskinannya tinggi secara umum. Program Pastipadu 2026 diharapkan menjadi ujung tombak penurunan angka stunting di Bumi Manakarra.
