SULAWESI BARAT — Kepastian itu disampaikan Bahlil di sela-sela kegiatannya, Sabtu (8/8), menegaskan konsistensi pemerintah dalam transformasi ekonomi berbasis pengolahan sumber daya alam di dalam negeri. Setelah sukses menghentikan ekspor bijih nikel, pemerintah berkomitmen mempertahankan larangan serupa untuk bauksit dan konsentrat tembaga.
"Untuk ke depan, kan sudah ada beberapa komoditas yang harus kita tetap pertahankan pelarangannya di antaranya bauksit, kemudian tembaga," ujar Bahlil kepada awak media.
Hilirisasi Jadi Poros Utama Transformasi Ekonomi
Bahlil yang juga menjabat Ketua Umum Partai Golkar itu menegaskan, hilirisasi bukan sekadar kebijakan jangka pendek, melainkan fondasi bagi kemandirian industri nasional. Menurutnya, tanpa pengolahan mineral di dalam negeri, Indonesia hanya akan menjadi pasar bagi produk jadi dari negara lain.
"Dalam rangka melakukan transformasi ekonomi memang kita tidak ada cara lain, harus ada industri dalam negeri. Dan industri dalam negeri itu menciptakan nilai tambah, menciptakan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi," beber Bahlil.
Kebijakan larangan ekspor ini dinilai sebagai langkah berani yang sebelumnya menuai protes dari sejumlah negara pengimpor, terutama Uni Eropa yang sempat menggugat Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait larangan ekspor nikel.
Logam Tanah Jarang: Target Hilirisasi Berikutnya
Setelah nikel, bauksit, dan tembaga, pemerintah mulai mengarahkan fokus pada komoditas strategis berikutnya: logam tanah jarang (LTJ). Material ini menjadi krusial dalam produksi teknologi tinggi, mulai dari baterai kendaraan listrik, turbin angin, hingga perangkat elektronik militer.
Proses hilirisasi LTJ ini akan melibatkan PT Perusahaan Mineral Nasional (Perminas), sebuah badan usaha milik negara yang baru dibentuk di bawah koordinasi Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. "Logam tanah jarang lagi didesain, bahkan sebagian sudah dilakukan oleh Perminas," tandas Bahlil.
Langkah ini menandakan percepatan pemerintah dalam menguasai rantai pasok mineral kritis global, di tengah persaingan ketat antara Amerika Serikat dan China dalam mengamankan pasokan LTJ.
Dampak Berkelanjutan bagi Industri dan Investasi
Keputusan mempertahankan moratorium ekspor ini dipastikan berdampak langsung pada iklim investasi sektor mineral di Indonesia. Perusahaan tambang kini dituntut membangun fasilitas pemurnian (smelter) di dalam negeri jika ingin tetap beroperasi.
Bagi daerah penghasil bauksit seperti Kalimantan Barat dan Kepulauan Riau, kebijakan ini diharapkan mampu menggerakkan ekonomi lokal melalui pembangunan smelter dan industri turunannya. Namun, tantangan terbesar tetap pada penyediaan energi listrik yang stabil dan terjangkau untuk mengoperasikan fasilitas pengolahan tersebut.
Dengan proyeksi kebutuhan investasi yang besar, pemerintah dinilai perlu memastikan kepastian hukum dan insentif fiskal yang menarik agar target hilirisasi berjalan sesuai rencana.
