MAJENE — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat mempercepat proses harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Ketertiban Umum Kabupaten Majene. Langkah itu ditempuh untuk memastikan regulasi daerah tersebut tidak bertabrakan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim, menyatakan harmonisasi sejak tahap awal menjadi kunci agar produk hukum daerah tidak tumpang tindih. Proses pra-harmonisasi lewat Rumah Harmoni dipakai untuk memetakan substansi yang butuh penyesuaian sebelum rancangan melangkah ke tahapan berikutnya.
Mengapa Harmonisasi Sejak Dini Menentukan Kualitas Perda
Saefur menilai koordinasi awal bukan sekadar formalitas administratif. Menurutnya, regulasi daerah yang tidak diselaraskan berpotensi menimbulkan konflik norma saat diterapkan di lapangan.
"Harmonisasi bertujuan untuk menyelaraskan regulasi yang satu dengan regulasi yang lainnya agar tidak saling bertentangan," ujarnya.
Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan Kementerian Hukum diperlukan agar pembentukan regulasi berjalan sesuai tahapan. Komunikasi intensif antar lembaga disebutnya sebagai syarat agar Perda benar-benar menjawab kebutuhan warga Majene.
"Melalui proses harmonisasi, substansi rancangan dapat dikaji secara lebih komprehensif," kata Saefur.
Rumah Harmoni Jadi Ruang Kajian Substansi Rancangan
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kanwil Kemenkum Sulbar, Munawir, menjelaskan bahwa koordinasi awal bertujuan melihat isi rancangan secara menyeluruh. Rumah Harmoni dipakai untuk menilai kesesuaian substansi, kebutuhan daerah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan sekaligus.
"Melalui Rumah Harmoni, rancangan regulasi dapat dikaji sejak awal untuk melihat kesesuaian substansi, kebutuhan daerah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini penting agar proses pembentukan Perda berjalan lebih terarah," jelas Munawir.
Koordinasi yang sudah berjalan akan ditindaklanjuti dengan kajian mendalam dan proses pengharmonisasian terhadap rancangan perda tentang ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Majene.
Apa Langkah Selanjutnya Setelah Pra-Harmonisasi
Setelah tahap pra-harmonisasi rampung, Kanwil Kemenkum Sulbar akan masuk ke pengharmonisasian penuh. Tahapan ini menentukan apakah rancangan Perda Ketertiban Umum Majene siap dibahas bersama DPRD atau masih perlu perbaikan substansi.
Proses tersebut menjadi bagian dari pembentukan regulasi daerah yang selaras, efektif, dan dapat diterapkan secara nyata di lapangan. Warga Majene menantikan kepastian kapan rancangan perda ini masuk agenda pembahasan resmi bersama legislatif.
