MAMUJU — Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Sulawesi Barat mencatat 27,2 persen balita usia 0-59 bulan di wilayahnya mengalami stunting sepanjang 2025. Angka itu menjadikan Sulawesi Barat provinsi dengan prevalensi balita stunting tertinggi di Indonesia versi data Kementerian Kesehatan.
Rendahnya pola konsumsi pangan bergizi serta keterbatasan akses terhadap sanitasi dan air bersih disebut sebagai faktor utama yang menempatkan Sulawesi Barat di puncak daftar. Kondisi ini berbeda jauh dari capaian nasional yang hanya 7,32 persen.
Papua Pegunungan dan NTT Menyusul di Bawah Sulawesi Barat
Papua Pegunungan berada di posisi kedua dengan prevalensi balita stunting 26 persen. Kesiapan ibu, baik secara fisik maupun psikologis, berpengaruh besar terhadap pola asuh dan pemenuhan gizi anak.
Nusa Tenggara Timur mencatatkan angka 20,2 persen, disusul Papua Selatan 19,6 persen. Kedua provinsi itu masih berada di sekitar ambang batas yang ditetapkan World Health Organization (WHO), yakni 20 persen atau seperlima dari total balita.
Kalimantan Timur menempati urutan kelima dengan prevalensi 15,9 persen. Peringkat keenam dan ketujuh ditempati Papua Barat Daya (15,3 persen) dan Papua Barat (14,2 persen).
Kalimantan Barat menyusul di urutan kedelapan dengan 14 persen. Dua posisi terakhir diisi Papua (13,9 persen) dan Nusa Tenggara Barat (13,4 persen).
Mengapa Stunting di Sulawesi Barat Sulit Turun
Stunting adalah gangguan tumbuh kembang yang membuat pertumbuhan fisik anak tidak maksimal dan tinggi badannya lebih rendah dari rata-rata usianya. Penyebab utamanya gizi buruk, termasuk malnutrisi pada ibu hamil atau pemenuhan gizi yang tidak sempurna saat anak dalam masa pertumbuhan.
Anak yang lahir dari ibu berusia terlalu muda berisiko lebih tinggi mengalami stunting. Kesiapan ibu memengaruhi pola asuh, termasuk pemenuhan gizi harian.
PASTIPADU dan Intervensi Sejak Remaja
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menjalankan program Percepatan Penurunan Stunting dan Kemiskinan Terpadu (PASTIPADU). Program ini menyasar pencegahan sejak fondasi, bukan hanya penanganan kasus yang sudah terjadi.
Kepala DKPPKB Sulawesi Barat dr. Nursyamsi Rahim menegaskan intervensi harus dimulai jauh sebelum anak lahir. Pernyataan itu disampaikannya dalam rapat koordinasi pada Selasa (2/6/2026).
"Kita tidak boleh hanya fokus pada penanganan kasus stunting yang sudah terjadi. Intervensi harus dimulai sejak remaja, calon pengantin, ibu hamil, hingga anak usia dua tahun. Pencegahan menjadi kunci agar tidak lahir kasus stunting baru di Sulawesi Barat," tegasnya.
Di Papua Pegunungan, pemerintah daerah menjalankan program pemberian makanan tambahan bergizi di sejumlah kabupaten seperti Yahukimo dan Nduga. Langkah serupa diperlukan di provinsi lain yang masih berada di atas ambang batas WHO.
Prevalensi tinggi di sejumlah provinsi menjadi pekerjaan rumah bersama. Penurunan angka stunting menentukan kualitas generasi mendatang dan menuntut intervensi lintas sektor, dari kesehatan, sanitasi, hingga ketahanan pangan keluarga.
