MAMUJU — Penanganan stunting di Sulawesi Barat tidak berdiri sendiri. Pemprov Sulbar menempatkan persoalan gizi anak sebagai simpul yang terikat dengan kemiskinan, anak tidak sekolah, dan perkawinan anak, lalu merangkainya dalam inovasi Pastipadu atau Pencegahan dan Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem Terpadu.
Pendekatan itu yang dibawa ke Jakarta dalam tahap penilaian SDGs Action Award 2026. Junda Maulana memaparkan program tersebut bersama empat kepala organisasi perangkat daerah, melibatkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nehru Masagena, Kepala Bapperida Amujib, Kepala DKPPKB Nursyamsi, serta Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Darmawaty.
Bersaing dengan Empat Provinsi Lain di Babak Lima Besar
Sulbar kini bersaing dengan Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Barat. Kelima provinsi memaparkan inovasi masing-masing di hadapan juri yang terdiri atas unsur kelembagaan, perguruan tinggi, serta kementerian dan lembaga terkait.
"Kita berharap Sulawesi Barat bisa menjadi yang terbaik melalui program inovasi Pastipadu ini," kata Junda.
Keikutsertaan dalam ajang ini tidak semata mengejar penghargaan. Pemprov Sulbar ingin Pastipadu lebih dikenal dan mendapat dukungan pemerintah pusat supaya pelaksanaannya menjangkau lebih banyak wilayah.
Tiga Prinsip: Holistik, Kolaborasi, dan Digitalisasi
Pastipadu dibangun di atas tiga prinsip utama. Prinsip holistik menempatkan stunting sebagai persoalan yang berkaitan dengan kemiskinan dan keterbatasan akses kebutuhan dasar. Pendidikan dan perkawinan anak juga masuk dalam faktor yang perlu diperhatikan dalam upaya pencegahan.
"Permasalahan di daerah tidak bisa kita lihat secara parsial atau sektoral, tetapi harus secara holistik. Stunting, misalnya, juga dipengaruhi oleh kemiskinan, perkawinan anak, dan masalah pendidikan, termasuk anak-anak yang tidak bersekolah," jelas Junda.
Prinsip kedua adalah kolaborasi lintas sektor, dari kesehatan, pekerjaan umum, pendidikan, hingga sosial. Pemprov juga mendorong keterlibatan swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan, masyarakat, perguruan tinggi, organisasi nonpemerintah, dan Badan Amil Zakat Nasional lewat pendekatan pentahelix.
Prinsip ketiga adalah digitalisasi. Dashboard Pastipadu memadukan dan memverifikasi data sasaran, sekaligus membantu penyusunan program. Perkembangan sasaran dipantau berkala agar intervensi lebih terarah sesuai kondisi lapangan.
Angka Kemiskinan Turun, Stunting Diukur dengan Data e-PPGBM
Selama sekitar dua tahun pelaksanaan program, Junda mencatat sejumlah perkembangan. Angka kemiskinan Sulbar turun dari 10,18 persen menjadi 10 persen.
Untuk stunting, ia menyebut angka sebelumnya sebesar 35 persen berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia. Karena hasil survei nasional terbaru belum tersedia selama dua tahun, Pemprov Sulbar memakai data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat yang dihimpun melalui layanan kesehatan dan Posyandu. Berdasarkan data e-PPGBM, angka stunting tercatat sekitar 26 persen.
Junda menegaskan angka itu berasal dari sumber data dan metode berbeda dari SSGI, sehingga perlu dibaca dengan memperhatikan perbedaan basis pengukurannya.
Anak Tidak Sekolah Berkurang, Perkawinan Anak Baru Ditangani Tahun Ini
Untuk persoalan anak tidak sekolah, jumlah yang sebelumnya lebih dari 37 ribu anak kini diperkirakan tersisa sekitar 22 ribu anak.
Perkawinan anak juga menjadi sasaran penanganan Pastipadu. Junda mengakui persoalan tersebut masih membutuhkan perhatian karena intervensi khusus terhadap perkawinan anak baru mulai dilakukan pada tahun ini.
"Ini menjadi bagian dari inovasi Pastipadu. Kita berupaya menyelesaikan persoalan secara terpadu, dan hasilnya mulai terlihat pada sejumlah indikator," ujarnya.
Junda menyebut salah satu tantangan pelaksanaan Pastipadu adalah keterbatasan yang dihadapi daerah dalam menjalankan program secara berkelanjutan.
