MAMUJU — Suhardi Duka menyatakan percepatan kelistrikan desa bukan hanya tanggung jawab PLN atau pemerintah pusat. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, menurutnya, memikul beban yang sama untuk menerangi wilayah terisolir. Pernyataan itu disampaikan di hadapan para bupati yang hadir dalam kegiatan sinkronisasi tersebut.
Kegiatan di Aula Graha Sandeq juga membahas fasilitasi penyiapan lahan serta penyelesaian perizinan program listrik daerah. Pemprov Sulbar dan PLN disebut terus berupaya menyelesaikan persoalan listrik secara bersama-sama.
Mengapa Izin Kawasan Hutan Jadi Hambatan Utama
Suhardi mengungkapkan banyak desa blank spot berada di dalam kawasan hutan. Kondisi itu membuat proses masuknya jaringan listrik tersendat. Jika harus menunggu pelepasan kawasan hutan, kata dia, listrik ke desa-desa tersebut akan semakin lama tiba.
Karena itu, ia memastikan pihaknya mempermudah perizinan. Gubernur menilai kewenangannya cukup untuk membuka jalan bagi proyek kelistrikan di area hutan.
"Jadi cukup izin gubernur karena gubernur punya kewenangan. Jika ada hambatan-hambatan kawasan hutan kita hilangkan hari ini kita sepakat bersama-sama. Ini demi kebaikan kita semua dan demi menerangi program Asta Cita Pak Presiden," ujar Suhardi.
Dampak Listrik pada Pendidikan dan Harga Komoditas Desa
Suhardi menyoroti dampak listrik terhadap produktivitas dan pertumbuhan ekonomi warga. Selama ini aktivitas masyarakat di desa terisolir terbatas hingga siang hari. Setelah listrik masuk, kegiatan bisa berlanjut malam hari.
Dampak lain muncul di sektor pendidikan. Anak-anak bisa belajar pada malam hari dan mengakses informasi lewat internet, termasuk informasi harga pasar. Menurut Suhardi, kesenjangan informasi itu membuat harga komoditas di desa jauh berbeda dengan di kota.
"Anak-anak bisa belajar di malam hari sehingga kualitas pendidikan kita jadi naik, bisa belajar dari YouTube, bagaimana mengetahui harga pasar, misalnya di desa-desa harga komoditas Rp40 ribu sedangkan di kota sudah Rp140 ribu, itu karena tidak ada informasi yang bisa diakses melalui internet akibat kondisi di suatu daerah masih blank spot tidak teraliri listrik," jelasnya.
Tenaga Surya untuk Kampung yang Belum Dialiri Listrik
Dalam forum itu, Suhardi meminta sinkronisasi benar-benar dimanfaatkan. Para bupati diinstruksikan segera mengusulkan desa atau kampung yang masih blank spot agar tahun ini dipasangi tenaga surya.
"Olehnya itu hari ini kita sinkronisasi, kalau masih ada desa di kabupaten saya minta kepada para bupati segera usulkan, ada kampung blank spot yang belum bisa dialiri listrik tahun ini segera usulkan, kita pasang tenaga surya," tutup Suhardi.
Ia menegaskan listrik merupakan persoalan mendasar bagi masyarakat. Pemprov Sulbar bersama PLN akan terus menyelesaikan persoalan tersebut secara bersama-sama.
