MAMUJU — Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDM) Provinsi Sulawesi Barat mengikuti kegiatan pendampingan aktivasi dan pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang dilaksanakan Disdukcapil Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan berlangsung di Ruang Assessment Center Lantai 2 BKPSDM Provinsi Sulawesi Barat.
Layanan jemput bola ini menyasar ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Selain proses aktivasi, peserta memperoleh pendampingan terkait pemanfaatan IKD sebagai identitas kependudukan digital yang dapat digunakan dalam berbagai layanan administrasi.
Dokumen yang Wajib Disiapkan ASN Saat Aktivasi IKD
ASN BKPSDM mengikuti proses aktivasi dengan menyiapkan sejumlah dokumen dan data yang dipersyaratkan. Dokumen tersebut meliputi KTP elektronik, Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor telepon aktif, serta alamat surat elektronik (email).
Kegiatan berlangsung secara bertahap sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Pendampingan ini memastikan setiap ASN dapat menyelesaikan aktivasi tanpa kendala teknis.
Dorong Transformasi Layanan Pemerintahan Berbasis Digital
Kepala BKPSDM Provinsi Sulawesi Barat, Herdin Ismail, mengatakan bahwa aktivasi IKD merupakan bagian dari upaya mendukung transformasi layanan pemerintahan berbasis digital. Menurutnya, langkah ini sekaligus meningkatkan kemudahan akses layanan administrasi bagi ASN.
"Pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital merupakan langkah nyata menuju tata kelola pemerintahan yang semakin modern. Kami mendorong seluruh ASN untuk memanfaatkan layanan ini sebagai bagian dari adaptasi terhadap transformasi digital, sehingga pelayanan publik dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan terintegrasi," ujar Herdin.
Sejalan dengan Arah Pembangunan Gubernur Sulbar
Melalui kegiatan tersebut, seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat diharapkan semakin siap memanfaatkan layanan kependudukan berbasis digital. Langkah ini menjadi bentuk dukungan terhadap percepatan digitalisasi administrasi pemerintahan.
Kegiatan ini juga sejalan dengan arah pembangunan yang dicanangkan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
