SULAWESI BARAT — Kementerian Pariwisata menerbitkan Indonesia Tourism Outlook 2026/2027 sebagai rujukan penyusunan kebijakan dan strategi komunikasi publik sektor pariwisata nasional. Dokumen ini memuat analisis data, tren, dan pandangan pakar soal faktor yang memengaruhi pariwisata pada 2027. Sosialisasinya digelar lewat Forum Tematik Bakohumas di Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Forum Tematik Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) sektor pariwisata menjadi wadah penyelarasan informasi antarlembaga. Kementerian Pariwisata (Kemenpar) memakai forum ini untuk memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga lain dalam membangun strategi komunikasi publik yang terintegrasi.
Staf Ahli Menteri Bidang Manajemen Krisis Kemenpar, Fadjar Hutomo, membuka forum di Balairung Soesilo Soedarman, Jakarta. Ia menegaskan arah pembangunan pariwisata Indonesia kini bergeser ke kualitas dan keberlanjutan.
Dari Jumlah Kunjungan ke Penciptaan Nilai
Ukuran keberhasilan sektor pariwisata berubah. Kemenpar tidak lagi mengejar kuantitas kunjungan wisatawan semata, tetapi nilai ekonomi yang dihasilkan bagi masyarakat.
"Target pariwisata nasional tidak lagi semata-mata berfokus pada kuantitas atau jumlah kunjungan wisatawan, melainkan berorientasi pada proses penciptaan nilai (value creation) yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata Fadjar.
Perubahan orientasi itu menuntut keterlibatan lintas instansi. Kebijakan dan program pariwisata perlu dikomunikasikan secara konsisten agar masyarakat memahami arah pembangunan serta target strategis nasional.
Isi Indonesia Tourism Outlook 2026/2027
Kemenpar menerbitkan Indonesia Tourism Outlook 2026/2027 sebagai salah satu referensi perumusan kebijakan ke depan. Publikasi ini memuat kajian prospek pariwisata Indonesia melalui analisis data, perkembangan tren, dan pandangan para ahli.
Dokumen tersebut mengidentifikasi peluang, tantangan, dan sejumlah prioritas yang perlu diperhatikan dalam menentukan arah pengembangan sektor pariwisata nasional. Kemenpar berharap outlook ini dimanfaatkan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, akademisi, media, hingga masyarakat.
Fadjar mendorong insan humas pemerintah memakai hasil kajian itu untuk menyampaikan informasi pariwisata secara transparan dan responsif terhadap perkembangan media sosial.
"Melalui sosialisasi dan pemanfaatan data Outlook ini, insan humas pemerintah diharapkan dapat memperkuat diseminasi informasi yang transparan dan adaptif terhadap perilaku media sosial masyarakat, sekaligus membangun kesiapsiagaan komunikasi krisis demi menjaga reputasi pariwisata Indonesia di mata dunia," ujarnya.
Teknologi Digital Ubah Ekspektasi Wisatawan
Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Media Massa Kementerian Komunikasi dan Digital, Molly Prabawati, menilai perkembangan teknologi dan konektivitas mengubah ekspektasi masyarakat terhadap layanan pariwisata. Wisatawan kini menuntut kemudahan transportasi, transaksi digital, serta akses informasi cepat dan terbuka.
Kesiapan infrastruktur digital di destinasi menjadi perhatian. Arus informasi yang deras lewat media digital juga meningkatkan risiko krisis reputasi destinasi wisata.
Masalah kenyamanan pengunjung, tarif layanan, hingga pelestarian lingkungan bisa cepat menyebar dan memengaruhi persepsi publik terhadap pariwisata Indonesia.
"Di sinilah letak peran krusial kita bersama. Pariwisata yang tangguh tidak hanya dibangun oleh keelokan alam dan fasilitas fisik semata, melainkan harus dirawat dan diperkuat oleh kepercayaan (trust) dan narasi publik yang solid," kata Molly.
Tiga Prioritas Komunikasi bagi Humas Pemerintah
Molly memaparkan tiga prioritas komunikasi yang perlu dijalankan jajaran humas pemerintah.
- Memperkuat komunikasi pariwisata terpadu lewat kolaborasi Bakohumas. Kementerian dan lembaga yang menangani perhubungan, imigrasi, penegakan hukum, kebudayaan, serta pemerintah daerah perlu menyamakan pesan mempromosikan Indonesia sebagai destinasi aman, tertib, ramah, dan siap menerima wisatawan mancanegara.
- Meningkatkan kemampuan mengantisipasi disinformasi dan isu yang berpotensi merusak citra pariwisata nasional. Humas pemerintah dituntut menyampaikan informasi cepat dengan dukungan data valid serta merespons sentimen negatif agar kepercayaan wisatawan terjaga.
- Mengembangkan komunikasi publik yang lebih dekat dengan masyarakat melalui cerita dan pengalaman autentik warga lokal.
Bagi pelaku perjalanan, outlook ini menjadi sinyal bahwa layanan destinasi akan makin diarahkan pada pengalaman berkualitas, bukan sekadar volume kunjungan. Informasi resmi terbaru soal kebijakan pariwisata dapat dipantau lewat kanal Kementerian Pariwisata.
