SULAWESI BARAT — Muhammadiyah meluncurkan ChatHPT, asisten kecerdasan buatan yang membantu pengguna menelusuri putusan dan fatwa Majelis Tarjih berdasarkan korpus dokumen resmi organisasi. Peluncuran berlangsung di Pembukaan Musyawarah Nasional Tarjih XXXIII, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Kamis (05/11/2026). Sistem ini dibangun dengan pendekatan Retrieval-Augmented Generation (RAG) dan menegaskan bahwa AI tidak berwenang menetapkan fatwa baru.
ChatHPT dikembangkan bersama tiga lembaga internal Muhammadiyah: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah, serta LabMu. Pembagian peran menempatkan otoritas keilmuan pada Majelis Tarjih, pengelolaan dokumentasi dan kanal digital pada MPI, dan pengembangan teknologi pada LabMu.
Prinsip utama layanan ini tertulis jelas dalam rilis resmi organisasi: kecerdasan buatan boleh membantu menemukan dan menjelaskan rujukan keagamaan, tetapi tidak memiliki kewenangan menetapkan fatwa. Panduan Lengkap ChatHPT edisi November 2026 menyebut layanan ini secara tegas bukan "mufti digital".
Apa yang Bisa Dilakukan ChatHPT
Fungsi utama ChatHPT adalah membantu pengguna menemukan, memahami, dan merangkum keputusan keagamaan yang sudah tersedia di lingkungan Tarjih. Untuk persoalan baru atau kasus pribadi yang butuh pertimbangan khusus, pengguna tetap diarahkan kepada Majelis Tarjih atau ulama yang berwenang.
Saat pengguna mengajukan pertanyaan, sistem mengidentifikasi kata kunci dan konsep yang berkaitan. AI lalu menelusuri koleksi dokumen, membaca bagian relevan, dan menyusun jawaban yang dilengkapi penjelasan, dalil, catatan, kesimpulan, serta tautan menuju naskah rujukan.
Bagaimana RAG Menjaga Akurasi Jawaban
ChatHPT memakai pendekatan Retrieval-Augmented Generation. Teknologi ini membuat sistem mencari informasi dari kumpulan dokumen yang telah diindeks sebelum menyusun jawaban.
Agen AI diarahkan menggunakan korpus resmi Tarjih sebagai sumber utama, bukan menarik kesimpulan bebas dari sumber yang tidak terverifikasi. Dengan begitu, setiap jawaban punya jejak rujukan yang bisa diperiksa pengguna.
Hierarki Sumber: Putusan Munas di Atas Fatwa
Sistem menerapkan urutan prioritas sumber yang ketat. Putusan Munas atau Muktamar yang telah ditanfidzkan menempati posisi tertinggi, disusul fatwa, lalu rubrik tanya jawab agama.
Contoh yang dijelaskan dalam panduan adalah pertanyaan tentang hukum menyalatkan jenazah koruptor. Ketika tidak ada fatwa yang membahas langsung, sistem menghubungkannya dengan keputusan dan argumentasi Tarjih yang relevan. Jawaban yang disusun mengarah pada kesimpulan bahwa jenazah seorang Muslim yang berdosa tetap harus disalatkan.
Muhammadiyah menegaskan contoh itu adalah bahan kajian berdasarkan rujukan yang tersedia, bukan fatwa resmi baru dari ChatHPT. Pengguna tetap perlu memeriksa sumber dan mengonfirmasi persoalan kepada Majelis Tarjih bila membutuhkan keputusan keagamaan yang otoritatif.
Mekanisme Umpan Balik dan Pengawasan
Pengguna dapat memberi penilaian atau melaporkan jawaban yang dianggap bermasalah. Tim pengembang memakai laporan itu untuk memperbaiki sistem pencarian, instruksi, dan pengolahan dokumen.
Persoalan yang menyangkut substansi hukum keagamaan akan dirujuk kepada Majelis Tarjih. Jalur eskalasi ini memisahkan perbaikan teknis dari otoritas keilmuan, sehingga koreksi doktrin tetap berada di tangan lembaga yang berwenang.
Langkah Muhammadiyah menempatkan ChatHPT sebagai contoh awal adopsi AI generatif di organisasi keagamaan Indonesia, dengan batas kewenangan yang dirancang eksplisit sejak awal. Bagi pengguna, nilai utamanya ada pada kemampuan menelusuri rujukan resmi secara cepat, bukan menggantikan peran ulama dalam memutuskan perkara baru.
