Sebanyak 30,25 persen desa di Sulawesi Barat (Sulbar) masih masuk kategori blank spot atau lemah sinyal, sementara 38,67 persen fasilitas layanan publik belum memiliki koneksi internet. Wakil Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi menyebut persoalan ini menjadi indikator utama kesenjangan pelayanan publik di daerah.
MAMUJU — Data tersebut mengemuka dalam pelaksanaan Sekolah Internet Komunitas Informasi Masyarakat (Senter KIM) di Pasangkayu, Minggu. Suraidah menegaskan bahwa persoalan konektivitas tidak bisa lagi dipandang sebelah mata, melainkan berkaitan langsung dengan kemampuan negara menghadirkan pelayanan yang merata hingga ke pelosok.
“Data ini membuktikan persoalan konektivitas erat kaitannya dengan kemampuan negara dalam menghadirkan pelayanan publik yang merata hingga ke pelosok daerah,” kata Suraidah.
Internet Bukan Lagi Kemewahan, Melainkan Infrastruktur Kehidupan
Di hadapan anggota komunitas informasi masyarakat, Suraidah menekankan pergeseran paradigma soal akses internet. Menurutnya, jaringan saat ini sudah menjadi kebutuhan dasar yang menghubungkan warga dengan layanan pendidikan, sektor pertanian, pengembangan UMKM, hingga akses pemerintahan.
“Oleh karena itu, persoalan jaringan tidak boleh lagi dipandang sebatas masalah ketersediaan sinyal, melainkan isu keadilan pembangunan,” ujarnya.
Politisi asal daerah pemilihan Sulbar ini menyebut, tanpa konektivitas yang memadai, warga di desa-desa terpencil akan terus tertinggal dalam mengakses informasi dan peluang ekonomi. Kondisi ini dinilai kontras dengan laju pembangunan di wilayah perkotaan yang telah menikmati akses internet cepat.
Pemprov Sulbar Andalkan Kerja Sama BAKTI Komdigi untuk Perluas Sinyal
Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulbar terus mendorong dukungan infrastruktur dari pemerintah pusat. Suraidah menyebut kerja sama dengan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital menjadi salah satu jalur utama yang tengah diperjuangkan.
“Salah satunya melalui kerja sama dengan BAKTI Komdigi. Ini terus kita dorong bagaimana persoalan blank spot di daerah dapat kita atasi secara bertahap,” jelasnya.
Langkah ini dinilai krusial mengingat kondisi geografis Sulbar yang berbukit dan tersebar dalam gugusan pulau, membuat pembangunan menara telekomunikasi membutuhkan investasi besar dan perencanaan matang. Peran pemerintah pusat melalui BAKTI menjadi penentu dalam mempercepat pemerataan akses.
KIM Didorong Naik Kelas Jadi Motor Penggerak Literasi Digital
Di tengah upaya pembenahan infrastruktur, Suraidah mengingatkan ancaman lain yang menyertai derasnya arus informasi, yakni maraknya hoaks. Ia menilai Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) memiliki peran strategis untuk melawan penyebaran informasi palsu tersebut.
“Tugas bersama saat ini bukan hanya memastikan warga mendapatkan sinyal, tetapi menjamin masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk maju. Konektivitas digital diharapkan betul-betul terhubung dengan pelayanan publik, akses pasar, pengetahuan dan peluang kesejahteraan,” kata Suraidah.
KIM tidak lagi cukup hanya menjadi penyebar informasi. Ke depan, komunitas ini diminta berperan sebagai penggerak literasi digital yang mampu menjembatani komunikasi antara pemerintah, masyarakat desa, hingga dunia usaha.
Pasangkayu Bekali Anggota KIM Kemampuan Produksi Konten Kreatif
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Kominfopers) Kabupaten Pasangkayu, Zulfikar, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya program Senter KIM di wilayahnya. Program ini dinilai sebagai langkah konkret membekali masyarakat di tingkat akar rumput.
“Program edukasi digital ini untuk membekali masyarakat di tingkat akar rumput agar mampu beradaptasi dengan pesatnya perkembangan teknologi,” kata Zulfikar.
Zulfikar menegaskan, digitalisasi adalah keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, masyarakat dituntut mampu beradaptasi secara bijak. Ia menekankan pentingnya pembekalan teknis bagi anggota komunitas, terutama dalam hal pembuatan konten kreatif agar informasi program pemerintah dapat dikemas lebih menarik dan tepat sasaran.
“Melalui program ini, KIM diharapkan mampu mengambil peran penting sebagai motor penggerak literasi digital di tengah warga,” ujarnya.
