MAMUJU — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat Saefur Rochim menekankan bahwa penyusunan rencana kerja menjadi bagian penting agar setiap agenda dapat dipersiapkan sejak awal. Persiapan itu mencakup sisi administrasi, personel, sarana, hingga dokumentasi.
Rapat berlangsung secara luring dan daring melalui Zoom Meeting. Seluruh unit kerja diminta memiliki gambaran kerja yang jelas untuk sepekan ke depan.
Setiap Agenda Wajib Punya Penanggung Jawab dan Target
Saefur mengarahkan agar setiap kegiatan tidak sekadar direncanakan, tetapi juga dilengkapi kebutuhan pelaksanaan yang terukur. Penanggung jawab, jadwal, dan target penyelesaian harus ditetapkan sejak awal.
"Setiap agenda yang direncanakan harus dipersiapkan dengan jelas, mulai dari penanggung jawab, jadwal, kebutuhan pelaksanaan hingga target yang ingin dicapai," ujar Saefur Rochim.
Koordinasi dengan pemerintah daerah, unit utama, dan pemangku kepentingan juga diminta dilakukan lebih awal. Langkah itu dinilai membuat agenda pelayanan dan kegiatan lapangan berjalan sesuai rencana.
Realisasi Anggaran hingga LKjIP Masuk Pantauan Mingguan
Pola evaluasi mingguan diterapkan konsisten untuk memantau capaian kinerja lintas bidang. Cakupannya meliputi realisasi anggaran dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).
Selain itu, jajaran memantau pengunggahan data dukung Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja. Progres pelaporan seperti Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) turut dievaluasi.
Harmonisasi Hukum hingga Penyuluhan di Sekolah
Sejumlah agenda telah disiapkan untuk sepekan berikutnya. Di antaranya harmonisasi dan analisis hukum bersama pemerintah daerah, pelaksanaan Rumah Harmoni, serta penyuluhan hukum di sekolah.
Agenda lain mencakup monitoring Posbankum, pelayanan Kekayaan Intelektual dan Administrasi Hukum Umum (AHU), serta koordinasi kegiatan regulasi dan pendampingan paralegal.
Rumah Harmoni merupakan inovasi layanan Kanwil Kemenkum Sulbar yang diarahkan mendukung proses pra-harmonisasi produk hukum daerah. Dokumentasinya dilakukan melalui Analisis Konsepsi.
Sementara Posbankum menjadi instrumen memperluas akses bantuan hukum hingga tingkat desa dan kelurahan.
Dukungan Administrasi dan Pengunggahan Data Kinerja
Rencana kerja juga mencakup penyelesaian pengumpulan data, monitoring dan evaluasi, serta pengunggahan laporan dan data dukung ke sistem atau aplikasi kinerja. Bagian Tata Usaha dan Umum menyiapkan dukungan administrasi, kepegawaian, Barang Milik Negara (BMN), dan operasional kegiatan.
Setiap koordinator bidang bertanggung jawab memastikan agenda yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan sesuai jadwal dan target. Seluruh unit kerja diarahkan memiliki gambaran kerja yang jelas untuk sepekan ke depan.
