SULAWESI BARAT — PT Bank BJB Syariah menegaskan tidak memiliki fasilitas deposito emas, merespons dugaan hilangnya emas 2,2 kilogram milik nasabah. Perseroan menyatakan persoalan itu sebenarnya menyangkut fasilitas gadai emas atas nama William Gunawan dan keluarganya yang tercatat lunas pada 2013.
Direktur Utama Bank BJB Syariah Arief Setyahadi menyampaikan klarifikasi melalui Keterbukaan Informasi, Senin (2/11/2026). Menurut Arief, administrasi perseroan mencatat fasilitas gadai tersebut sudah diselesaikan lebih dari satu dekade lalu.
"Perseroan menyampaikan bahwa Perseroan tidak memiliki fasilitas deposito emas, permasalahan dimaksud berkaitan dengan fasilitas gadai emas atas nama William Gunawan beserta keluarga. Berdasarkan catatan administrasi Perseroan, fasilitas tersebut telah dinyatakan lunas pada tahun 2013," ungkap Arief.
Penegasan soal status lunas menjadi titik sengketa utama. Pasalnya, nasabah menilai emas 2,2 kilogram miliknya belum kembali, sementara bank mengklaim kewajiban gadai sudah tuntas sesuai catatan internal.
Kronologi Pengaduan Sejak 2022
BJB Syariah mengungkap bahwa pengaduan nasabah sudah masuk sejak 2022 melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) OJK. Perseroan juga merespons surat somasi yang dilayangkan nasabah.
Selain jalur regulator, bank menggelar pertemuan langsung dengan nasabah di kantor BJB Syariah. Dokumen pendukung terkait kasus ini disebut telah disampaikan sebagai bagian dari tanggapan resmi perseroan.
Arief menegaskan pihaknya menghormati proses hukum yang berjalan. "Perseroan senantiasa kooperatif serta menghormati proses hukum yang sedang berjalan, dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," jelasnya.
Beda Deposito Emas dan Gadai Emas
Dua produk ini sering tertukar di kalangan nasabah. Deposito emas adalah simpanan emas yang dititipkan ke bank dengan imbal hasil tertentu, sedangkan gadai emas adalah pinjaman dengan emas sebagai agunan.
Pada skema gadai, emas nasabah menjadi jaminan atas pembiayaan yang diterima. Ketika kewajiban dinyatakan lunas, bank wajib mengembalikan barang jaminan kepada nasabah sesuai akad.
Perbedaan pemahaman atas dua produk inilah yang membuat BJB Syariah menekankan pentingnya literasi keuangan. Perseroan menyatakan akan memperkuat edukasi agar nasabah memahami karakteristik tiap produk yang digunakan.
Langkah Mitigasi dan Pemantauan Prosedur
Ke depan, BJB Syariah berjanji memantau pelaksanaan prosedur transaksi lebih ketat. Langkah itu disebut sebagai bagian dari peningkatan kualitas layanan sekaligus mitigasi risiko berkelanjutan.
"Berkaitan dengan pengaduan ini, perseroan akan terus meningkatkan edukasi dan literasi kepada nasabah guna memastikan pemahaman atas produk yang digunakan, disertai pemantauan terhadap pelaksanaan prosedur transaksi," pungkas Arief.
Bagi investor, kasus ini menjadi pengingat bahwa risiko operasional dan sengketa konsumen bisa menekan reputasi bank syariah. BJB Syariah merupakan unit usaha syariah dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR).
Penyelesaian perkara ini masih bergantung pada proses hukum yang berjalan. Publik menantikan apakah dokumen administrasi 2013 yang dipegang bank sejalan dengan bukti kepemilikan yang diajukan nasabah.