MAMUJU TENGAH — Ruang digital yang seharusnya menjadi tempat aman untuk berkomunikasi, bekerja, dan belajar nyatanya belum terbebas dari ancaman bagi perempuan. Kekerasan berbasis gender online (KBGO) membuat intimidasi, pelecehan, hingga eksploitasi seksual tetap bisa menjangkau korban meski pelaku berada jauh dari lokasinya.
Dampaknya tidak berhenti di layar perangkat. Tekanan psikologis, stigma sosial, hilangnya rasa aman, sampai terganggunya aktivitas pendidikan dan pekerjaan menjadi akibat yang harus ditanggung korban.
Angka Laporan KBGO Naik 25 Persen dalam Setahun
Catatan Tahunan (CATAHU) 2025 Komnas Perempuan menempatkan KBGO sebagai salah satu bentuk kekerasan paling menonjol di ranah publik dengan 1.091 kasus. Data SAFEnet menunjukkan angka yang lebih tinggi, yakni 2.382 laporan sepanjang 2025 atau naik sekitar 25 persen dibanding tahun sebelumnya.
Dari jumlah itu, korban perempuan mendominasi dengan 1.531 kasus. Kelompok usia 18–25 tahun menjadi yang paling banyak tercatat, sebanyak 1.372 kasus.
Bentuk kekerasan yang paling sering dilaporkan meliputi ancaman penyebaran konten intim tanpa persetujuan serta pemerasan seksual. WhatsApp menjadi platform yang paling banyak digunakan dalam kasus yang dilaporkan, yakni 1.456 kasus, disusul Telegram dengan 709 kasus.
Mengapa Banyak Korban Memilih Diam
Kasus yang tercatat di lembaga layanan belum menggambarkan keseluruhan persoalan. KBGO disebut ibarat fenomena gunung es karena tidak sedikit korban memilih bungkam.
Rasa takut disalahkan, malu, khawatir terhadap stigma sosial, hingga hilangnya kepercayaan pada proses penegakan hukum menjadi alasan yang kerap muncul. Korban bahkan menghadapi tekanan berlapis setelah kekerasan terjadi.
Alih-alih mendapat perlindungan, korban terkadang justru dipertanyakan soal perilaku, cara berpakaian, hubungan pribadi, bahkan aktivitasnya di media sosial. Cara pandang semacam ini menunjukkan persoalan KBGO tidak semata bersumber dari teknologi, tetapi juga berkaitan dengan ketimpangan relasi kuasa dan budaya yang masih menormalisasi kekerasan terhadap perempuan.
UU TPKS Sudah Ada, Implementasinya Jadi Penentu
Indonesia memiliki landasan hukum untuk menangani kekerasan seksual di ruang digital melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Regulasi itu mengatur kekerasan seksual berbasis elektronik sebagai salah satu bentuk tindak pidana kekerasan seksual.
Kehadiran aturan tersebut menjadi langkah penting, tetapi belum cukup tanpa implementasi yang efektif dan keberpihakan nyata kepada korban. Aparat penegak hukum dinilai perlu memiliki perspektif yang sensitif terhadap pengalaman korban agar proses hukum tidak justru menambah beban yang sudah ditanggung.
Teknologi pada dasarnya hanya sarana. Ketika digunakan pihak yang berniat melakukan kekerasan, jangkauan intimidasi meluas dan penderitaan korban memanjang. Satu unggahan atau penyebaran konten pribadi tanpa persetujuan bisa menimbulkan dampak berkepanjangan bagi kehidupan perempuan yang menjadi sasarannya.
