MAMUJU — Sekretaris Daerah (Sekda) Sulawesi Barat, Junda Maulana, menegaskan bahwa tantangan menuju visi Indonesia Emas 2045 menuntut kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang tidak hanya cerdas secara kognitif, tetapi juga memiliki integritas moral. Hal tersebut disampaikan saat membuka Sulbar Islamic Intellectual Summit 2026 di Mamuju.
Kegiatan yang diinisiasi oleh Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Sulbar bekerja sama dengan Biro Pemkesra Pemprov Sulbar ini mengusung tema “Merancang Masa Depan SDM Sulbar Berbasis Spiritualitas dan Intelektualitas”. Junda menilai langkah ini krusial untuk menjawab persoalan mendasar di daerah.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat saat ini tengah memberikan perhatian serius pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Junda menyebut IPM merupakan indikator vital yang mencerminkan sejauh mana masyarakat mampu mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, maupun pendidikan.
Menurutnya, pembangunan SDM tidak bisa dilakukan secara parsial. Berbagai tantangan daerah seperti angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, hingga isu ketenagakerjaan memerlukan intervensi dari organisasi masyarakat dan kaum intelektual untuk ikut mengedukasi warga secara masif.
Dalam arahannya, Junda Maulana menyoroti risiko besar jika pembangunan manusia hanya menitikberatkan pada satu sisi saja. Ia memandang ilmu pengetahuan dan spiritualitas sebagai dua dimensi yang tidak boleh dipisahkan dalam proses pengembangan diri masyarakat Sulbar.
“Kita ketahui bahwa dua-dua ini adalah dua dimensi yang harus dikaitkan, yang seimbang untuk pengembangan diri. Karena tadi kalau ilmu pengetahuan tanpa spiritual, maka itu akan bisa menyebabkan ahlak yang rendah. Demikian juga sebaliknya, kalau spiritualitasnya tinggi tapi intelektualnya rendah, maka ini tidak bisa berkompetitif juga,” jelas Junda Maulana.
Selain fokus pada kualitas individu, Sekda Sulbar juga mengingatkan pentingnya perubahan pola pikir masyarakat terhadap masuknya investasi. Baginya, kemajuan daerah sangat bergantung pada kemampuan masyarakat untuk menerima kehadiran investor dengan sikap terbuka dan komunikatif.
Ia mendorong adanya pola komunikasi yang lebih efektif dan transparan agar tidak terjadi sumbatan informasi di tingkat bawah. "Investor, investasi yang akan masuk kita harus bisa menerima. Tentunya dengan suatu komunikasi yang efektif. Karena masyarakat juga tanpa informasi yang lengkap pasti tidak menerima yang sebenarnya," pungkasnya.