MAMUJU — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Barat menyatakan kesiapan penuh untuk mengawal kesuksesan Sensus Ekonomi 2026. Kepastian ini muncul setelah jajaran pimpinan legislatif menerima koordinasi strategis dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Barat di Ruang Kerja Ketua DPRD.
Ketua DPRD Sulawesi Barat, Amalia Fitri, menegaskan bahwa data hasil sensus merupakan instrumen vital bagi daerah. Menurutnya, akurasi data ekonomi akan menjadi fondasi utama bagi para pengambil kebijakan dalam merumuskan program pembangunan yang lebih efektif dan efisien.
Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dipandang bukan sekadar agenda rutin sepuluh tahunan. Amalia menyebut hasil pendataan ini akan memotret kondisi riil seluruh sektor usaha di Sulawesi Barat secara komprehensif, mulai dari skala mikro hingga besar.
“DPRD Provinsi Sulawesi Barat pada prinsipnya mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Data yang dihasilkan nantinya sangat penting dalam mendorong perencanaan pembangunan yang tepat sasaran serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Amalia dalam pertemuan tersebut, Rabu (6/5/2026).
Ia menambahkan bahwa sinergi lintas sektor sangat diperlukan agar proses pendataan di lapangan berjalan tanpa kendala. DPRD berkomitmen mendorong partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang valid kepada petugas sensus.
Kepala BPS Sulawesi Barat, Suri Handayani, menjelaskan bahwa koordinasi awal ini bertujuan untuk menyamakan persepsi mengenai teknis pelaksanaan di lapangan. Pihaknya membutuhkan dukungan politis dan sosial dari legislatif agar jangkauan sensus mencakup seluruh wilayah tanpa hambatan birokrasi.
Dalam audiensi tersebut, Suri memaparkan rencana kerja nasional yang akan diimplementasikan di tingkat lokal. Ia didampingi sejumlah pejabat teras BPS, antara lain Kepala Bagian Umum Chitra Dewi Said, Statistisi Ahli Madya Eka Khaerandy Oktafianto, serta Pranata Humas Ahli Pertama Haryo Satriaji.
Sementara itu, dari pihak legislatif, turut hadir mendampingi Ketua DPRD yakni Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sahrin Salatung. Selain itu, hadir pula Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan (FPP) Yulhabianto serta Kepala Bagian Umum dan Keuangan Radi Murti.
Dukungan legislatif ini diklaim sejalan dengan visi besar Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka. Fokus utamanya adalah mewujudkan Sulawesi Barat yang maju dan sejahtera melalui penguatan sektor ekonomi lokal.
Melalui data yang akurat, pemerintah daerah diharapkan dapat mengidentifikasi potensi investasi serta hambatan UMKM secara lebih presisi. Sensus Ekonomi 2026 diharapkan menjadi titik balik bagi perbaikan basis data sektoral yang selama ini menjadi tantangan dalam perencanaan anggaran.
Pertemuan koordinasi ini menjadi langkah awal dari rangkaian panjang persiapan teknis sebelum pelaksanaan di tahun 2026. Sinergi antara BPS dan DPRD diharapkan memastikan setiap kebijakan pembangunan di masa depan memiliki landasan empiris yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.