MAMUJU — Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Sulawesi Barat melaporkan pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 5,33 persen (yoy) untuk periode triwulan I 2026. Capaian ini menunjukkan tren normalisasi jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mampu menembus angka 6,54 persen, sekaligus berada sedikit di bawah rata-rata pertumbuhan nasional sebesar 5,61 persen.
Kepala Perwakilan BI Sulawesi Barat, Eka Putra Budi Nugroho, mengungkapkan bahwa resiliensi ekonomi Bumi Manakarra saat ini sangat bergantung pada stabilitas domestik. Meskipun angka pertumbuhan melambat, sejumlah sektor strategis tetap menunjukkan performa positif yang mampu meredam dampak penurunan ekspor global.
Sektor konstruksi muncul sebagai motor penggerak utama pada awal tahun ini. Hal ini dipicu oleh masifnya realisasi belanja modal APBN untuk pembangunan jalan dan jembatan di berbagai titik di Sulawesi Barat. Aktivitas investasi, baik dari pemerintah melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) maupun swasta, memberikan kontribusi signifikan terhadap pembentukan modal tetap bruto (PMTB) daerah.
Di sisi konsumsi, kebijakan pemerintah pusat memberikan dampak instan pada perputaran uang di daerah. Peningkatan konsumsi pemerintah melonjak melalui komponen Social Transfer In Kind (STIK). Pemicunya adalah implementasi Program Makan Bergizi Gratis yang didukung oleh penambahan Satuan Pelayanan Pemakanan Gratis (SPPG) di seluruh kabupaten di Sulawesi Barat.
Konsumsi rumah tangga juga tetap solid. Selain karena masa libur panjang dan momentum hari raya, daya beli masyarakat tertolong oleh peningkatan pendapatan di sektor pertanian tertentu, meski secara agregat sektor tersebut sedang mengalami tekanan produksi.
Sektor pertanian yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi Sulawesi Barat mengalami perlambatan akibat kebijakan peremajaan (replanting) lahan sawit. Proses ini menurunkan produksi Tandan Buah Segar (TBS) secara signifikan, yang kemudian memicu efek domino pada industri pengolahan CPO dan sektor perdagangan lokal.
Faktor cuaca buruk pada Januari hingga Februari 2026 juga memperburuk keadaan. Produksi kakao dan hasil perikanan menurun, menambah beban pada laju pertumbuhan primer. Di saat yang sama, sektor administrasi pemerintahan mengalami kontraksi akibat kebijakan efisiensi anggaran di tingkat daerah.
"Penyesuaian Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) serta kebijakan THR ASN daerah yang belum menyeluruh turut memengaruhi dinamika pada sektor administrasi pemerintahan," tulis laporan BI dalam agenda Sipakada Media di Cafe Ruang Rindu, Mamuju, Rabu (8/5/2026).
Menghadapi triwulan mendatang, Bank Indonesia memprediksi ekonomi Sulawesi Barat akan tetap berada di jalur positif. Keberlanjutan proyek infrastruktur dan stabilitas konsumsi domestik menjadi kunci utama untuk menghadapi ketidakpastian cuaca dan masa transisi peremajaan lahan perkebunan.
“Meskipun dihadapkan pada tantangan peremajaan lahan sawit dan faktor cuaca, stabilitas konsumsi domestik serta keberlanjutan Proyek Strategis Nasional (PSN) di daerah diharapkan mampu menjaga daya tahan ekonomi Sulawesi Barat pada triwulan mendatang,” ujar Eka Putra.
Agenda Sipakada Media ini menjadi ruang diseminasi data terkini agar pelaku usaha dan masyarakat dapat memahami arah kebijakan ekonomi daerah. BI menekankan pentingnya sinergi antara otoritas moneter, pemerintah daerah, dan media massa untuk menjaga optimisme pasar di Sulawesi Barat.