MAMUJU — Dinas Kominfoss Sulawesi Barat membeberkan capaian kerja sepanjang 2025, mencatatkan sejumlah angka penting di bidang keamanan digital hingga perluasan layanan internet. Langkah ini sekaligus menjawab arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memperkuat akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik, terutama soal realisasi program dan penggunaan anggaran.
Bidang Siber dan Sandi Kominfoss melaporkan telah menangani sembilan insiden siber sepanjang tahun ini. Lebih dari itu, sebanyak 460 serangan yang menyasar sistem elektronik Pemprov Sulbar berhasil ditangkal.
Untuk memperkuat keamanan administrasi digital, instansi tersebut juga menerbitkan 1.243 sertifikat elektronik bagi aparatur sipil negara (ASN). Sertifikat ini menjadi kunci dalam tata kelola pemerintahan berbasis digital yang lebih terverifikasi dan aman.
Dari sisi tata kelola internal, sektor kesekretariatan mencatat realisasi fisik program mencapai 99,88 persen. Adapun realisasi anggaran berada di angka 99,62 persen. Sementara itu, nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tercatat 75 poin.
Kepala Dinas Kominfoss Sulbar Muhammad Ridwan Djafar menegaskan publikasi capaian ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. “Agar diketahui publik, khususnya mengenai Panca Daya Gubernur Sulbar, Suhardi Duka,” ujarnya.
Transformasi digital kian meluas di Sulbar. Bidang Teknologi Pemerintahan dan Ekosistem Digital mencatat 97,56 persen OPD telah terhubung melalui jaringan intra pemerintah. Sementara itu, layanan internet publik kini menjangkau sekolah, puskesmas, hingga kantor desa dengan capaian 87,35 persen.
Di sektor komunikasi publik, Kominfoss menggandeng 120 media mitra untuk mendistribusikan rata-rata 200 rilis berita setiap bulan. Strategi ini turut mendongkrak Indeks Kepuasan Masyarakat hingga 84,28 poin.
Bidang Statistik juga mencatat progres positif. Tingkat kualitas data pembangunan daerah mencapai 87,8 persen. Pemerintah berharap data yang valid dan terukur ini mampu mendukung pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.