MAMUJU — Biro Organisasi Setda Provinsi Sulawesi Barat memastikan tak ada lagi Organisasi Penyelenggara Pelayanan (OPP) yang berjalan sendiri dalam mengejar target perbaikan mutu layanan publik. Kepala Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik, Subuki, bersama Penata Layanan Operasional, Baharuddin, langsung turun ke lapangan melakukan koordinasi intensif terkait Laporan Hasil Evaluasi (LHE).
Aksi jemput bola ini telah menyasar dua perangkat daerah pada Senin, 25 Mei 2026. Keduanya adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos P3APMD) dan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DiskominfoSS) Sulbar.
Kedua dinas ini dinilai memiliki peran strategis dalam pelayanan dasar masyarakat. Dinsos P3APMD menangani data penerima bantuan dan perlindungan anak, sementara DiskominfoSS mengelola sistem informasi publik yang menjadi wajah digital pemerintah daerah.
Subuki menegaskan bahwa koordinasi tersebut merupakan langkah konkret untuk mengawal perbaikan performa birokrasi di tingkat OPD. Fokus utamanya adalah memastikan setiap rekomendasi dari LHE segera ditindaklanjuti, terutama yang berkaitan dengan sarana penunjang pelayanan publik.
"Kegiatan ini merupakan inisiatif dari kami untuk memastikan OPP tetap berupaya menindaklanjuti hasil LHE agar sarana penunjang pelayanan publik terus ditingkatkan," kata Subuki saat dihubungi melalui sambungan telepon pada Jumat, 29 Mei 2026.
Perbaikan sarana penunjang pelayanan publik berdampak langsung pada kecepatan dan kenyamanan warga saat mengurus dokumen kependudukan, mendapatkan bantuan sosial, atau mengakses informasi publik. Seluruh OPP diharapkan segera merampungkan rekomendasi LHE guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, responsif, dan akuntabel di lingkup Pemprov Sulbar.
Subuki menambahkan, kegiatan koordinasi ini akan terus dilanjutkan dengan menyasar OPP lainnya. "Melalui pendampingan ini, seluruh OPP diharapkan segera merampungkan rekomendasi LHE," jelasnya.
Jika rekomendasi LHE tidak kunjung rampung, dampak paling nyata akan dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan layanan dasar. Contohnya, keterlambatan perbaikan sistem data penerima bansos di Dinsos bisa menghambat penyaluran bantuan tepat sasaran. Sementara itu, lambatnya pembaruan sistem informasi di Diskominfo bisa membuat warga kesulitan mengakses data publik secara real-time.
Pendampingan ini merupakan bagian dari misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK) dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas bagi seluruh warga Sulawesi Barat.
Meski belum disebutkan batas waktu spesifik, langkah jemput bola yang dilakukan Biro Organisasi Setda Sulbar menandakan adanya target percepatan. Subuki memastikan koordinasi ini bersifat berkelanjutan hingga seluruh OPP di Pemprov Sulbar menyelesaikan rekomendasi LHE masing-masing.
Biro Organisasi Setda bertindak sebagai pengawal utama agar tak ada lagi OPP yang mangkir dari kewajiban perbaikan mutu layanan publik.