DEPOK — DKPPKB Sulawesi Barat menjadi salah satu peserta dalam pertemuan nasional yang digelar Kementerian Kesehatan RI di Wisma Makara Universitas Indonesia. Forum ini menghadirkan pengelola program imunisasi dari berbagai daerah untuk mengevaluasi sekaligus mengembangkan sistem registrasi imunisasi elektronik.
Kepala DKPPKB Sulawesi Barat, dr. Nursyamsi Rahim, menekankan pentingnya akurasi data dalam menentukan kebijakan kesehatan. Menurutnya, data imunisasi yang valid menjadi fondasi utama dalam merancang intervensi yang tepat sasaran.
“Data imunisasi yang akurat menjadi dasar dalam menentukan intervensi kesehatan yang efektif. Karena itu, penguatan sistem registrasi elektronik sangat penting untuk mendukung pelayanan imunisasi yang lebih baik dan menjangkau seluruh sasaran,” ujar dr. Nursyamsi dalam keterangan yang diterima redaksi.
Dalam pertemuan tersebut, peserta mendapatkan pembaruan terkini tentang pengembangan aplikasi EIRs. Sistem ini dirancang untuk mencatat dan memantau data imunisasi secara elektronik, menggantikan sistem manual yang rawan kesalahan.
Selain itu, forum ini juga membahas integrasi EIRs dengan platform ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku). Langkah ini diharapkan mampu menyatukan data imunisasi nasional dalam satu sistem yang mudah diakses oleh tenaga kesehatan di seluruh Indonesia.
Para peserta juga mempelajari berbagai strategi untuk meningkatkan kualitas pencatatan dan pelaporan imunisasi. Mulai dari standarisasi data, pelatihan petugas, hingga penggunaan teknologi berbasis gawai untuk memudahkan input data di lapangan.
DKPPKB Sulawesi Barat berharap hasil pertemuan ini bisa langsung diterapkan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dengan sistem yang lebih baik, cakupan imunisasi di Sulawesi Barat diharapkan meningkat dan perlindungan kesehatan masyarakat lebih optimal.
Partisipasi ini sejalan dengan visi pembangunan daerah di bawah Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, yang mendorong transformasi digital di sektor pelayanan publik. Penguatan sistem informasi imunisasi menjadi salah satu prioritas untuk mewujudkan layanan kesehatan yang lebih modern dan merata.
Dengan data yang akurat dan sistem yang terintegrasi, pemerintah daerah dapat memantau langsung capaian imunisasi di setiap wilayah. Hal ini memungkinkan respons cepat jika ditemukan daerah dengan cakupan rendah atau kendala teknis di lapangan.