MAMUJU — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tak bisa lagi mengandalkan anggaran daerah sepenuhnya untuk menghadirkan internet ke desa-desa terpencil. Efisiensi keuangan memaksa Pemprov Sulbar merancang pola kolaborasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah desa agar program wifi gratis tetap berjalan.
Kepala Dinas Kominfopers Sulbar, Ridwan, memaparkan strategi ini dalam Podcast Tribun Sulbar, Kamis pekan lalu. Ia menjelaskan bahwa program sebelumnya menggunakan stimulus bantuan, namun kini sasaran diperluas ke fasilitas publik seperti sekolah, puskesmas, dan kantor desa.
Pemerintah Provinsi Biayai Langganan Awal, Desa Ambil Alih
Pemprov Sulbar akan mengadakan perangkat satelit dan peralatan penunjang, serta membiayai langganan bulanan di tahap awal. Setelah itu, biaya bulanan dialihkan ke pemerintah desa.
“Ini perlu menjadi pertimbangan desa, karena ini berdampak langsung terhadap berbagai sektor khususnya pelaku usaha, atau UMKM,” harap Ridwan.
Skema ini dirancang agar program internet gratis tetap berkelanjutan meski APBD Sulbar sedang dipangkas. Desa-desa yang selama ini kesulitan sinyal diharapkan bisa segera menikmati akses internet untuk mendongkrak perekonomian warga.
Kendala Lahan dan Solusi Wifi Desa Lewat Bumdes
Pemprov Sulbar sebenarnya telah menjalin kerja sama dengan Bakti Komdigi. Namun, pembangunan menara provider kerap terhambat masalah pembebasan lahan. Kondisi geografis yang sulit juga menjadi tantangan di lapangan.
Menghadapi situasi ini, Pemprov Sulbar mengandalkan jalur wifi desa yang diintegrasikan melalui kerja sama dengan Provider Service Provider (PSP) lokal dan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Dengan keterlibatan Bumdes, desa-desa blankspot diharapkan segera terhubung.
Internet Rakyat: Solusi untuk Medan Sulit
Ridwan juga menunggu perkembangan program “internet rakyat” yang dinilai lebih efisien dan terjangkau. Teknologi ini menggunakan sinyal radio dari menara pemancar kecil ke antena penerima di rumah pelanggan tanpa kabel, lalu diteruskan ke modem atau router.
“Model seperti ini diharapkan dapat menjadi solusi mobile internet bagi wilayah blankspot dengan medan geografis yang sulit dan jumlah pengguna yang tidak terlalu banyak,” pungkasnya.
Pemprov Sulbar berharap ada dukungan dari pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur provider di wilayah-wilayah sulit. Tanpa itu, upaya memerdekakan desa dari keterisolasian jaringan akan berjalan lambat.
