SULAWESI BARAT — Penandatanganan Shareholders Agreement (SHA) pada akhir Juni 2026 menjadi tonggak penyatuan tujuh entitas logistik BUMN. Mereka adalah Pos Logistics, Pelindo Sinergi Logistik beserta anak usahanya, Pelni Logistics, PT KBN, PT VUDS, dan Krakatau Integrated Logistics. Merger ini digagas untuk mengakhiri praktik kerja terpisah-pisah (silo) yang selama ini menyebabkan duplikasi investasi dan pemborosan hingga Rp 7 triliun per tahun.
Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) yang juga Komisaris Utama PT Pos Indonesia, Muhammad Budi Djatmiko, menyebut penggabungan ini sebagai wujud gotong royong nasional. "Penurunan biaya logistik akan berdampak langsung bagi masyarakat luas. Disparitas harga kebutuhan pokok di pulau terluar seperti Papua dan Maluku dapat ditekan," ujarnya dalam keterangan resmi.
Skala Ekonomi dan Otak Logistik Nasional
Konsolidasi ini didorong oleh tiga pilar teori logistik modern. Pertama, skala ekonomi (economies of scale) yang digagas Martin Christopher dalam bukunya Logistics & Supply Chain Management. Penggabungan aset, gudang, dan armada diproyeksikan memangkas ongkos marjinal operasional secara signifikan.
Kedua, konsep ekosistem multimoda dari Edward J. Bardi yang menekankan penghapusan hambatan transfer antarmoda—darat, laut, dan udara. Ketiga, integrasi informasi sistemik ala Donald J. Bowersox yang mendorong lahirnya "Otak Logistik Nasional" berbasis data. Potensi efisiensi dari integrasi informasi ini diperkirakan mencapai Rp 120 triliun per tahun, asalkan didukung regulasi kokoh seperti Peraturan Presiden (Perpres).
Dampak ke Masyarakat dan Daya Saing Ekspor
Di tingkat makro, biaya logistik yang tinggi selama ini menjadi salah satu penyebab merosotnya peringkat Indonesia dalam Logistics Performance Index (LPI) ke posisi 63 dunia. Dengan rantai pasok yang lebih efisien, konektivitas yang murah diproyeksikan mampu meningkatkan efisiensi ekspor hingga 30 persen. Hal ini memosisikan Indonesia sebagai pengendali arus barang regional di Asia Tenggara.
Bagi masyarakat, dampak paling terasa adalah penurunan disparitas harga kebutuhan pokok di wilayah timur Indonesia. Selama ini, fragmentasi logistik membuat harga barang di Papua dan Maluku jauh lebih mahal dibandingkan di Jawa.
PT Pos Indonesia Tetap Jadi Jangkar Integrasi
Di tengah dinamika kepemimpinan PT Pos Indonesia yang sempat memicu spekulasi publik, perusahaan berusia 280 tahun ini tetap menjadi motor penggerak integrasi. Saat ini, Pos Indonesia melayani 2,2 juta pelanggan dan memproses lebih dari 300 ribu paket per hari melalui 5.000 titik layanan di seluruh Nusantara hingga 220 negara tujuan. Transisi kepemimpinan dinilai sebagai hal lumrah dalam ekosistem korporasi modern berbasis Good Corporate Governance (GCG) dan tidak mengganggu stabilitas operasional.
Muhammad Budi Djatmiko menegaskan, dengan bersatu, visi Presiden Prabowo untuk membawa Indonesia menjadi negara maju yang adil, makmur, dan sejahtera siap menjadi kenyataan. "Fajar kejayaan logistik Indonesia telah tiba," pungkasnya.
