MAMUJU — Sebanyak 28 unit kendaraan bermotor berhasil dilayani dalam program Samsat Keliling (Samkel) yang digelar di lingkungan Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Kamis (16/7/2025). Layanan ini merupakan kolaborasi antara Ditlantas Polda Sulbar melalui Seksi STNK dan BPKPD Provinsi Sulbar.
Dari total kendaraan yang dilayani, delapan unit di antaranya merupakan kendaraan roda empat, sementara 20 unit lainnya adalah sepeda motor. Para pemilik kendaraan hanya perlu berjalan kaki beberapa meter dari ruang kerja untuk menyelesaikan administrasi perpajakan dan pengesahan STNK.
Tiga Layanan Utama di Samsat Keliling
Petugas memberikan tiga jenis layanan utama selama kegiatan berlangsung. Pertama, pengesahan STNK tahunan bagi kendaraan yang belum habis masa berlaku lima tahunan. Kedua, penerimaan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang menjadi pendapatan asli daerah. Ketiga, konsultasi dan edukasi terkait tata cara registrasi serta identifikasi kendaraan bermotor.
Masyarakat yang datang mengaku sangat terbantu dengan sistem jemput bola ini. Mereka tidak perlu meluangkan waktu khusus, bepergian jauh, atau mengantre panjang di kantor Samsat induk. Proses pengurusan disebut selesai dalam hitungan menit.
Mengapa Layanan Ini Digelar di Kantor Gubernur?
Pihak kepolisian menyebut kegiatan ini merupakan wujud inovasi pelayanan publik yang cepat, mudah, dekat, dan terjangkau. Alih-alih menunggu warga datang ke kantor pelayanan induk, petugas justru bergerak mendatangi titik-titik keramaian dan pusat perkantoran.
Tujuannya memotong jalur birokrasi, menghemat waktu, tenaga, serta biaya yang dikeluarkan masyarakat. Selain itu, layanan ini juga mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan warga dalam menunaikan kewajiban perpajakan daerah serta pemenuhan administrasi kendaraan bermotor secara tertib.
Rencana Perluasan ke Pasar dan Kecamatan
Ke depan, layanan Samkel akan terus diagendakan secara bergiliran dan berkesinambungan. Petugas berencana menyambangi kantor-kantor instansi pemerintah, pasar, pusat keramaian, hingga wilayah pelosok kecamatan di seluruh Sulawesi Barat.
Dengan perluasan ini, diharapkan pelayanan publik dapat dirasakan langsung oleh setiap warga negara tanpa terkendala jarak dan waktu. Inovasi ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dan kepolisian dalam mendekatkan layanan administrasi kendaraan ke masyarakat.
