SULAWESI BARAT — Fenomena swadaya perbaikan infrastruktur oleh masyarakat bukan lagi cerita isolasi. Dalam beberapa bulan terakhir, video dan laporan warga yang bergotong-royong menambal lubang jalan atau bahkan membangun jembatan darurat membanjiri media sosial. Aksi ini menjadi cermin kegagalan sistem dalam merespons kebutuhan dasar warga.
Birokrasi Jadi Biang Kelambatan
Keluhan utama yang terus muncul adalah lambatnya respons pemerintah daerah. Sebuah lubang di jalan provinsi bisa dibiarkan berbulan-bulan meski sudah dilaporkan berkali-kali. Proses pengajuan anggaran perbaikan yang berbelit-belit kerap menjadi alasan klasik.
Akibatnya, warga yang sehari-hari harus melintas tak punya pilihan lain. Mereka mengumpulkan iuran sukarela, membeli aspal coldmix atau semen, lalu memperbaiki sendiri titik-titik rusak di depan rumah atau lingkungan mereka.
Pajak Kendaraan: Antara Harapan dan Realita
Ironi terbesar dari fenomena ini terletak pada sumber pendanaan. Pajak kendaraan bermotor (PKB) yang dibayar setiap tahun oleh pemilik mobil dan motor merupakan salah satu komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Secara ideal, dana ini kembali ke masyarakat dalam bentuk jalan mulus dan jembatan kokoh.
Namun, realitas di lapangan menunjukkan kesenjangan. "Kami sudah bayar pajak rutin, tapi jalan di kampung halaman masih hancur. Kalau nunggu pemerintah, bisa setahun lebih," ujar seorang warga di kawasan Jawa Barat yang memimpin aksi perbaikan jalan desanya pekan lalu.
Dampak Ekonomi dan Risiko Keselamatan
Jalan berlubang bukan hanya soal kenyamanan. Bagi pengendara motor, lubang mendadak bisa menyebabkan kecelakaan tunggal yang berakibat fatal. Dari sisi ekonomi, akses distribusi barang terhambat, dan nilai properti di kawasan dengan infrastruktur buruk ikut tertekan.
Perbaikan swadaya memang menjadi solusi cepat. Namun, tanpa spesifikasi teknis yang tepat, hasilnya seringkali tidak bertahan lama. Air hujan dengan cepat menggerus tambalan darurat, dan dalam hitungan minggu jalan kembali rusak parah.
Apa Langkah Selanjutnya?
Sejumlah komunitas otomotif dan forum warga mulai mendorong transparansi alokasi pajak kendaraan. Mereka menuntut peta jalan perbaikan yang jelas dari dinas terkait. Jika tidak ada perubahan, aksi perbaikan mandiri ini diperkirakan akan terus meluas, menjadi bentuk protes paling nyata dari warga yang merasa haknya diabaikan.
