MAMUJU — Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menegaskan bahwa optimalisasi lahan yang sudah ada menjadi kunci utama peningkatan produktivitas pertanian di daerahnya. Saat ini, indeks pertanaman (IP) di Sulbar masih berada di angka 1,4, jauh dari potensi maksimal yang bisa dicapai.
“Kami menargetkan IP 2 agar frekuensi tanam dan produksi pangan meningkat tanpa harus membuka lahan sawah baru,” ujar Suhardi dalam keterangan resminya, Selasa (14/7/2026).
Apresiasi untuk Kebijakan Pupuk Pusat
Suhardi juga memberikan apresiasi tinggi terhadap kebijakan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan Menteri Pertanian yang dinilai telah meningkatkan anggaran pupuk secara signifikan. Ia menyebut tata kelola penyaluran pupuk di daerah kini semakin mudah dan terjamin.
“Pertanian saat ini sudah semakin baik. Ketersediaan pupuk juga semakin terjamin berkat kebijakan pemerintah yang mempermudah tata kelola penyalurannya di daerah,” kata Suhardi.
Dukungan pusat itu, menurut Gubernur, akan semakin diperkuat lewat implementasi Pertanian Modern melalui Advanced Agriculture System (PM-AAS) yang mulai diterapkan di Sulbar. Program ini menyasar peningkatan produktivitas padi dari sekitar 7 ton per hektare menjadi 10–12 ton per hektare.
Penyuluh Jadi Ujung Tombak Modernisasi
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Prof. Dr. Ir. Idha Widi Arsanti yang mengikuti rapat secara daring menekankan peran strategis penyuluh sebagai jembatan antara kebijakan dan kebutuhan petani di lapangan.
Menurutnya, penguatan kompetensi penyuluh harus terus dilakukan melalui peningkatan koordinasi dan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan agar program strategis Kementerian Pertanian terkawal dengan baik.
Plt. Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian Eko Nugroho Dharmo Putro menambahkan bahwa keberhasilan peningkatan indeks pertanaman, penguatan PM-AAS, hingga optimalisasi lahan sangat bergantung pada kualitas pendampingan penyuluh. “Penyuluh harus hadir sebagai pendamping, pemecah masalah, sekaligus penggerak perubahan bagi petani,” tegasnya.
Transformasi Digital dan Fokus Kerja Penyuluh
Eko menjelaskan bahwa transformasi penyuluhan pertanian yang dijalankan Kementan tidak hanya soal penataan kelembagaan. Digitalisasi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pembangunan pertanian secara lebih masif juga menjadi prioritas.
Seluruh penyuluh diarahkan memiliki fokus kerja yang sama: mengawal peningkatan luas tambah tanam, indeks pertanaman, pendampingan PM-AAS, pemanfaatan alat mesin pertanian, pengawalan pupuk bersubsidi, hingga penguatan kelembagaan petani.
Rapat koordinasi yang digelar di Gedung Auditorium Poltekkes Kemenkes Mamuju itu dihadiri 525 penyuluh pertanian, 10 Brigade Pangan, serta perwakilan pemerintah provinsi dan kabupaten se-Sulawesi Barat. Kegiatan ini diselenggarakan oleh BPPSDMP melalui Polbangtan Gowa bekerja sama dengan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBRMP).
