SULAWESI BARAT — Anggota Unsur Pemangku Kepentingan DEN, Sripeni Inten Cahyani, menyoroti ironi anggaran BBM yang sangat besar namun minim dampak ekonomi. "Yang keluar (dari konsumsi BBM subsidi) itu hanya untuk dibakar, bukan menjadi barang produktif. Kalau menjadi barang produktif, itu bisa menjadi industri yang menghasilkan dan menciptakan lapangan pekerjaan," ujarnya dalam media briefing IESR di Jakarta, Senin (15/6).
Data DEN menunjukkan, dalam kurun waktu lima tahun, subsidi dan kompensasi BBM mencapai Rp719 triliun. Jumlah ini bahkan melampaui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor minyak dan gas yang tercatat sebesar Rp659 triliun pada periode yang sama.
DEN menilai, selama ini upaya elektrifikasi terlalu terfokus pada kendaraan pribadi. Padahal, dari total 174 juta unit kendaraan di Indonesia pada akhir 2025, 84 persennya atau 147 juta unit adalah sepeda motor. "Roda dua sudah berat. Kita tutup dulu bab roda dua, lalu masuk ke fokus bus dan truk. Justru truk listrik ini peluangnya sangat besar," tegas Sripeni.
Meski jumlah truk hanya 3,7 persen dari total kendaraan nasional, konsumsi BBM-nya sangat signifikan karena beroperasi intensif setiap hari. Elektrifikasi di segmen ini dinilai lebih strategis untuk memangkas konsumsi BBM secara drastis dan memperbaiki kualitas udara di perkotaan.
Meski peluangnya besar, adopsi truk dan bus listrik masih terbentur harga. Bandrol kendaraan niaga listrik bisa dua hingga tiga kali lipat lebih mahal dibandingkan kendaraan konvensional. Selain itu, infrastruktur pengisian daya juga menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dirampungkan.
DEN mencatat ada dua model yang bisa diadopsi Indonesia. Pertama, battery swapping atau penukaran baterai yang sukses di China. Kedua, ultra fast charging dengan teknologi pengisian daya berkapasitas tinggi. Dari sisi teknologi, produk truk listrik buatan China dinilai sudah cukup matang untuk kebutuhan komersial.
Salah satu terobosan yang dinilai bisa mempercepat transisi adalah perubahan model bisnis. Jika sebelumnya perusahaan harus merogoh kocek besar untuk investasi awal (capital expenditure/CAPEX), kini mulai marak skema berbasis biaya operasional (operational expenditure/OPEX).
"Sekarang sudah mulai banyak model bisnis penyewaan. Jadi tidak perlu terlalu khawatir mengenai CAPEX, sekarang lebih fokus pada biaya operasional atau Opex," jelas Sripeni. Dengan skema ini, pelaku usaha tak perlu membeli kendaraan dan baterai sekaligus, cukup menyewa atau berlangganan layanan.
DEN pun mendorong pemerintah untuk memberikan insentif guna menekan biaya kepemilikan kendaraan listrik, serta mengembangkan skema pembiayaan yang inovatif. Langkah ini diyakini bisa menjadi katalis bagi elektrifikasi truk dan bus di Indonesia, sekaligus mengalihkan anggaran BBM yang selama ini "menguap" menjadi investasi produktif.