DONGGALA — UPTD Pelayanan Pajak Pasangkayu menggelar silaturahmi dengan sejumlah pengusaha jual beli kopra, cengkeh, dan pala di Donggala, Sabtu (18/7/2026). Pertemuan ini bukan sekadar seremoni, melainkan upaya konkret menambal kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Modus Pembelian Kendaraan yang Bikin PAD Sulbar Jeblok
Selama ini, banyak warga Pasangkayu membeli kendaraan baru melalui dealer di Kota Palu. Mereka menggunakan surat keterangan domisili setempat, sehingga kendaraan tercatat sebagai milik warga Sulawesi Tengah. Akibatnya, pajak yang seharusnya masuk ke kas Provinsi Sulawesi Barat justru mengalir ke daerah tetangga.
Para pelaku usaha hasil bumi di Donggala disebut-sebut menjadi perantara utama. Mereka tidak hanya membeli hasil perkebunan dari petani Pasangkayu, tetapi juga kerap membantu masyarakat memperoleh kendaraan baru. Proses administrasi yang lebih mudah di Palu menjadi daya tarik tersendiri.
Tawaran Kemudahan Administrasi dari Bapenda
Kepala UPTD Pelayanan Pajak Pasangkayu, Kasfiani, menawarkan kerja sama agar administrasi kendaraan baru bisa difasilitasi sesuai domisili sebenarnya. “Kami menawarkan kemudahan dalam pengurusan administrasi kendaraan baru agar kendaraan masyarakat tetap terdaftar di wilayah Sulawesi Barat,” ujarnya.
Dengan skema baru ini, masyarakat Pasangkayu tetap bisa membeli kendaraan dari dealer mana pun, namun proses registrasi dan pembayaran pajaknya dilakukan di Sulbar. Bapenda berjanji mengurus dokumen tanpa mempersulit warga.
Strategi Jemput Bola Kepala Bapenda Sulbar
Kepala Bapenda Provinsi Sulawesi Barat, Abd. Wahab Hasan Sulur, menegaskan bahwa optimalisasi PAD tidak bisa hanya mengandalkan pelayanan di kantor. “Kami ingin memastikan potensi pajak kendaraan milik masyarakat Sulawesi Barat tetap memberikan kontribusi bagi daerah,” kata Abd. Wahab.
Ia menyebut kolaborasi dengan pelaku usaha lintas daerah sebagai langkah strategis. Selain mempermudah masyarakat, cara ini juga menjaga penerimaan daerah agar tidak berpindah ke provinsi lain. Langkah ini sejalan dengan arahan Gubernur Suhardi Duka untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Target ke Depan: Perluas Sinergi hingga ke Dealer dan Instansi Terkait
Bapenda Sulbar berencana memperluas kerja serupa ke dealer kendaraan dan instansi terkait di wilayah perbatasan. Tujuannya, tidak ada lagi celah bagi warga Sulbar yang secara administratif tercatat sebagai wajib pajak daerah lain.
Dengan sinergi ini, Pemprov Sulbar optimistis penerimaan PKB dan BBNKB bisa meningkat signifikan. Apalagi, sektor kendaraan bermotor selama ini menjadi salah satu penyumbang utama PAD, namun kerap bocor karena mobilitas tinggi warga di daerah perbatasan antarsulawesi.
