MAMUJU — Kondisi infrastruktur jalan yang belum memadai masih menjadi pekerjaan rumah besar di Sulawesi Barat. Data menunjukkan lebih dari separuh jaringan jalan provinsi, tepatnya 50,23 persen, masih memerlukan perbaikan. Kondisi ini tidak hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga menekan efisiensi ekonomi karena biaya operasional kendaraan dan waktu tempuh membengkak.
Untuk menjawab persoalan itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggandeng PT SMI melalui skema pembiayaan di luar APBD. Perjanjian senilai Rp192 miliar itu resmi ditandatangani oleh Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dan Direktur Utama PT SMI Reynaldi Hermansjah di Kantor PT SMI, Jakarta, pada 1 September 2026.
Dua Proyek Prioritas: Jalan dan Bendung yang Menopang Produksi Pertanian
Dana pinjaman tersebut tidak hanya dialokasikan untuk peningkatan dan preservasi jalan serta pembangunan jembatan. Sebagian anggaran juga diarahkan untuk penataan kawasan strategis.
Di sisi lain, pembiayaan ini menyentuh sektor irigasi yang selama ini menjadi urat nadi pertanian. Rehabilitasi bendung dan peningkatan jaringan irigasi bakal difokuskan di empat daerah irigasi, yakni D.I. Papalang Sampaga, D.I. Bantalaka, D.I. Lakejo, dan D.I. Tobadak.
Mengapa Sektor Irigasi Jadi Prioritas di Sulbar?
Alasannya jelas secara ekonomi. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang 47,71 persen terhadap perekonomian Sulawesi Barat. Angka itu menjadikannya tulang punggung utama daerah.
Dengan perbaikan irigasi, pemerintah menargetkan peningkatan produktivitas lahan dan indeks pertanaman. Pasokan air yang lebih andal diharapkan mampu memperluas luas tanam efektif dan menekan risiko gagal panen yang kerap melanda petani saat musim kemarau.
Gubernur: Infrastruktur yang Memadai adalah Kunci Hasil Produksi Tergerak
Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menilai potensi besar daerahnya di sektor pertanian dan perkebunan belum berkembang optimal karena keterbatasan infrastruktur.
"Sulawesi Barat memiliki potensi besar, terutama dari sektor pertanian dan perkebunan, tetapi potensi tersebut membutuhkan infrastruktur yang memadai agar dapat berkembang secara optimal," kata Suhardi dalam keterangan resmi yang dikutip Industry.co.id.
Ia menambahkan bahwa perbaikan konektivitas akan membuat hasil produksi masyarakat lebih mudah didistribusikan keluar daerah.
"Dukungan pembiayaan ini akan kami manfaatkan untuk memperbaiki konektivitas wilayah dan memastikan ketersediaan infrastruktur irigasi yang lebih baik. Dengan begitu, hasil produksi masyarakat dapat lebih mudah bergerak dan produktivitas pertanian dapat terus ditingkatkan," ujarnya.
PT SMI: Jalan dan Irigasi adalah Dua Sisi Mata Uang yang Saling Melengkapi
Direktur Utama PT SMI Reynaldi Hermansjah menjelaskan bahwa pembiayaan ini dirancang untuk memberikan dampak menyeluruh, bukan sekadar membangun fisik.
"Infrastruktur jalan dan irigasi memiliki peran yang saling melengkapi dalam menggerakkan ekonomi daerah. Jalan yang lebih baik memperlancar mobilitas dan distribusi hasil produksi, sementara irigasi yang andal menjaga produktivitas sektor pertanian," jelas Reynaldi.
Menurut dia, pembangunan infrastruktur harus dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. "Melalui pembiayaan ini, kami ingin memastikan pembangunan infrastruktur tidak berhenti pada pembangunan fisik, tetapi memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat dan memperkuat potensi ekonomi Sulawesi Barat," lanjutnya.
Momentum Pertumbuhan Ekonomi dan Peran PT SMI
Langkah ini datang di tengah momentum positif ekonomi daerah. Sulawesi Barat mencatat pertumbuhan 5,36 persen pada 2025, naik dari 4,76 persen pada tahun sebelumnya. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku pun telah mencapai Rp71,16 triliun.
Masuknya suntikan dana ini diharapkan memperkuat momentum tersebut lewat efisiensi distribusi hasil pertanian. Secara nasional, proyek ini sekaligus menopang agenda Asta Cita pemerintah, terutama untuk ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur.
Hingga Juni 2026, PT SMI mencatat total komitmen pembiayaan daerah mencapai Rp37,41 triliun dengan outstanding pembiayaan sebesar Rp13,67 triliun. Artinya, skema pinjaman ini memang menjadi alternatif yang semakin diminati pemerintah daerah untuk menambal ruang fiskal yang terbatas.
