MAMUJU — Capaian tersebut masih di bawah setengah dari target yang ditetapkan, sehingga ruang untuk meningkatkan penerimaan daerah hingga akhir tahun masih terbuka lebar. Rapat yang dipimpin Anggota DPRD Sulbar Sulfakri Sultan bersama Firman Argo ini turut dihadiri kepala Dinas Perkebunan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Fokus utama pembahasan dalam forum ini adalah memastikan anggaran daerah tidak hanya terserap secara administratif, tetapi benar-benar berdampak pada peningkatan pelayanan publik dan pendapatan daerah.
Lima Unit Penghasil PAD DKP Sulbar
Kepala DKP Sulbar Safaruddin, S.DM, melalui staf fungsional Perencana Ahli Muda, memaparkan bahwa terdapat lima unit kerja yang menjadi andalan penerimaan daerah di sektor kelautan dan perikanan. Kelima unit tersebut adalah UPTD BBIP Poniang, Pelabuhan Perikanan Palipi Majene, Pelabuhan Perikanan Banggae Majene, Pelabuhan Perikanan Kasiwa Mamuju, serta Pabrik Es Sumare Mamuju.
Masing-masing unit memiliki potensi penerimaan yang berbeda, bergantung pada aktivitas pelayanan dan pemanfaatan fasilitas oleh masyarakat serta pelaku usaha perikanan. Realisasi sebesar 49,48 persen ini menjadi bahan evaluasi untuk melihat unit mana yang berkinerja baik dan mana yang masih perlu dorongan.
Evaluasi Untuk Optimalkan Pelayanan, Bukan Sekadar Target
Safaruddin menegaskan bahwa optimalisasi PAD tidak boleh hanya berorientasi pada angka. Menurutnya, setiap unit kerja harus mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan pelaku usaha, sehingga penerimaan daerah bisa mengikuti secara alami.
“Kita tidak hanya mengejar target PAD, tetapi juga memastikan bahwa setiap unit kerja mampu memberikan pelayanan yang baik dan mengoptimalkan potensi yang ada. Evaluasi seperti ini penting untuk melihat apa yang sudah berjalan, apa yang masih menjadi kendala, dan langkah apa yang harus kita lakukan agar target dapat dicapai secara optimal,” ujar Safaruddin.
Monitoring dan evaluasi bersama DPRD serta TAPD ini dinilai menjadi momentum penting bagi perangkat daerah untuk melakukan pembenahan berkelanjutan. Data realisasi, potensi penerimaan, dan kendala di lapangan akan menjadi dasar penentuan strategi serta kebijakan selanjutnya di sisa tahun anggaran.
Arah Pengelolaan Anggaran di Bawah Kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka
Rapat ini merupakan bagian dari dukungan terhadap arah pembangunan yang dijalankan Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka bersama Sekretaris Provinsi Junda Maulana. Fokus utamanya adalah memastikan program dan pengelolaan keuangan daerah berjalan efektif, transparan, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Melalui forum koordinasi ini, DPRD, pemerintah daerah, dan seluruh OPD diharapkan memiliki persepsi yang sama dalam mengawal pelaksanaan APBD 2026. DKP Sulbar sendiri akan terus mengarahkan optimalisasi PAD melalui penguatan pengelolaan unit-unit penghasil, peningkatan pelayanan kepada pelaku usaha perikanan, serta pemanfaatan potensi kelautan secara lebih produktif dan berkelanjutan.
Dengan kolaborasi lintas sektor yang kuat, APBD diharapkan menjadi instrumen nyata untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat, bukan sekadar mengejar penyerapan anggaran.
