SULAWESI BARAT — BP BUMN tidak mau proyek hilirisasi bernilai investasi raksasa yang dijalankan perusahaan negara berakhir sia-sia. Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, mengumumkan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendampingi proyek tersebut sejak awal.
"Banyak proyek hilirisasi yang sedang kita kerjakan. Tentu saja kita ingin pengerjaannya dilakukan secara baik dan transparan, karena ini adalah harapan masyarakat," ujar Dony dalam keterangan resmi, Selasa (30/6/2026).
Pendampingan dari KPK merupakan bagian dari strategi mitigasi risiko. Dony menegaskan, investasi besar tidak boleh menghasilkan output yang tidak maksimal akibat lemahnya pengawasan.
"Bagaimanapun, kita tidak ingin investasi yang besar nantinya tidak menghasilkan hasil yang maksimal. Karena itu, setiap grup dan setiap tim yang terlibat dalam proyek hilirisasi akan mendapatkan pelatihan dan pendampingan pencegahan," jelasnya.
Proyek hilirisasi menjadi agenda strategis pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam. Dengan nilai investasi yang fantastis, penguatan tata kelola menjadi faktor krusial agar proyek berjalan efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi negara.
Tak hanya mengawal proyek, BP BUMN juga memperketat kepatuhan internal. Dony akan mengawasi langsung kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di seluruh jajaran BUMN.
"Saya akan mengontrol sendiri ketaatan terhadap penyampaian LHKPN, dan kita lakukan itu tepat waktu karena tidak ada toleransi. Semua yang memiliki kewajiban harus melaporkan," tegas Dony.
Ia berharap, setelah transformasi, seluruh BUMN memiliki koridor yang jelas agar potensi korupsi bisa diminimalkan di masa depan. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan perusahaan negara.
Melalui kerja sama dengan KPK, BP BUMN dan Danantara ingin memastikan proyek hilirisasi tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang optimal bagi masyarakat. Dengan pengawasan ketat sejak awal, risiko penyimpangan diharapkan bisa ditekan seminimal mungkin.