MAMUJU — Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat memanfaatkan sepekan penuh untuk mengonsolidasikan agenda strategis yang menyasar penguatan sektor kelautan dan perikanan. Dalam rentang 20–25 Juli 2026, instansi tersebut aktif membangun koordinasi dengan pemerintah pusat, memperkuat tata kelola pemerintahan, hingga mengawal usulan program prioritas 2027.
Kepala DKP Sulbar, Safaruddin, S.DM, mengatakan seluruh rangkaian kegiatan itu merupakan bagian dari strategi besar memperkuat daya saing sektor kelautan di tengah dinamika pembangunan nasional.
“Kami terus membangun komunikasi dan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat daerah, nasional, maupun internasional. Harapannya, setiap langkah yang dilakukan mampu menghadirkan program yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat pesisir,” ujar Safaruddin.
Salah satu agenda puncak terjadi di Jakarta. Safaruddin bersama Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Irwan Latif, mendampingi Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dalam pertemuan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono.
Pertemuan itu menjadi momentum untuk menyampaikan kebutuhan pembangunan sektor kelautan Sulbar sekaligus menyelaraskan agenda daerah dengan kebijakan nasional. Usai pertemuan, DKP Sulbar langsung menyerahkan proposal teknis usulan program dan kegiatan Tahun 2027 ke sejumlah direktorat jenderal di lingkungan KKP.
Usulan yang diajukan mencakup tujuh bidang utama: penguatan perikanan tangkap, pengembangan budidaya, peningkatan daya saing produk kelautan dan perikanan, pengawasan sumber daya kelautan, pembangunan infrastruktur pendukung, hingga pemberdayaan masyarakat pesisir.
Langkah ini membuka peluang lebih besar bagi Sulawesi Barat untuk memperoleh dukungan program dan alokasi anggaran dari pemerintah pusat. Dukungan tersebut dinilai krusial untuk mempercepat transformasi sektor yang menopang ekonomi warga pesisir.
Tidak hanya bergerak di jalur birokrasi, DKP Sulbar juga memperluas keterlibatan di ruang akademik internasional. Safaruddin tampil sebagai panelis dalam talk show Annual Meeting Australia-Indonesia Centre (AIC) PAIR Sulawesi yang digelar Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar.
Forum tersebut mempertemukan akademisi, peneliti, pemerintah, dan mitra pembangunan dari Indonesia serta Australia untuk membahas hasil penelitian dan rekomendasi kebijakan terkait pengelolaan sumber daya kelautan berkelanjutan. Keterlibatan ini menandai pengalaman pembangunan sektor kelautan Sulbar mulai dijadikan referensi riset lintas negara.
Di level internal, DKP Sulbar juga mengikuti pembahasan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2027. Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PB-PDSPKP), Fachrul Odang, mewakili instansi tersebut dalam forum evaluasi dan penyusunan strategi peningkatan pendapatan sektor kelautan.
Pada saat bersamaan, Sekretaris DKP Sulbar, Oktorio AS, mengikuti rapat evaluasi pengadaan barang dan jasa Tahun 2026. Evaluasi itu menjadi bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan agar proses pengadaan berjalan transparan, efisien, dan mendukung percepatan pelaksanaan program pembangunan.
Seluruh agenda dalam sepekan itu berlangsung di bawah arahan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, serta dukungan Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana. Fokus utamanya adalah memperkuat sinkronisasi program antara pemerintah daerah dan pusat guna mendorong pembangunan kelautan yang berkelanjutan dan berdaya saing.