MAMUJU — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) tengah merancang ulang strategi pembiayaan pendidikan untuk 2027. Dalam asistensi pembahasan KUA-PPAS yang berlangsung di Bapperida, sejumlah agenda strategis dipaparkan, mulai dari pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan, peningkatan rata-rata lama sekolah, hingga percepatan penanganan anak yang putus sekolah.
Plh. Pokja Perencanaan Program dan Pelaporan Dikbud Sulbar, Joni Daniel, mengungkapkan bahwa penyelesaian isu-isu strategis masih menjadi pekerjaan rumah utama. Pihaknya tidak ingin anggaran pendidikan hanya terserap administratif tanpa dampak nyata bagi warga.
Salah satu program unggulan yang terus dimasifkan adalah Gerakan Kembali Bersekolah (GKB). Program yang berada di bawah koordinasi Kepala Dikbud Sulbar, Muhammad Nehru Sagena ini, dirancang untuk menjaring anak-anak yang berada di luar sistem pendidikan agar kembali memperoleh hak layanan belajar.
“Kita masih fokus menyelesaikan isu-isu strategis yang berkaitan dengan pemenuhan SPM Pendidikan, peningkatan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, serta penanganan tingginya angka Anak Tidak Sekolah atau ATS,” ujar Joni Daniel di Mamuju.
Penanganan ATS dinilai membutuhkan pendekatan yang lebih masif dan terintegrasi. Tidak cukup hanya mengandalkan data administratif, tetapi perlu kolaborasi lintas perangkat daerah untuk memastikan setiap anak kembali duduk di bangku sekolah.
Selain mengejar pemerataan akses, Dikbud Sulbar mulai memperkuat sektor pendidikan vokasi. Fokus utamanya adalah mempererat hubungan antara lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).
“Kita juga mendorong program peningkatan vokasi, khususnya penguatan link and match lulusan SMK dengan DUDI. Harapannya, lulusan SMK memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan memiliki daya saing yang lebih baik,” jelas Joni Daniel.
Penguatan hubungan ini penting agar pendidikan SMK tidak berhenti pada angka kelulusan. Lulusan diharapkan mampu bersaing di pasar kerja lokal maupun nasional, sehingga mengurangi angka pengangguran terdidik di Sulawesi Barat.
Seluruh agenda strategis tersebut nantinya akan diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat serta kemampuan fiskal daerah. Pembahasan KUA-PPAS menjadi momentum untuk memastikan setiap program memiliki target, indikator kinerja, dan ukuran keberhasilan yang jelas.
Joni menambahkan, penguatan sinergi antarperangkat daerah menjadi bagian tak terpisahkan dari proses ini. Penanganan persoalan pendidikan tidak dapat dilakukan secara parsial, terutama dalam mengatasi ATS dan meningkatkan indikator pendidikan.
Dengan arah kebijakan ini, penyusunan anggaran pendidikan 2027 diharapkan menjadi investasi jangka panjang. Bukan sekadar menjawab kebutuhan hari ini, tetapi membangun sumber daya manusia Sulawesi Barat yang lebih berkualitas dan kompetitif di masa depan.