MAMUJU — Pemprov Sulawesi Barat mulai menata kapasitas digital aparaturnya secara terukur. Sebanyak 11.869 ASN dan non-ASN telah melalui proses pengukuran kompetensi digital pada tahun sebelumnya, menghasilkan skor rata-rata 2,76 poin dengan predikat baik.
Kepala DiskominfoSS Sulbar Muhammad Ridwan Djafar menyebut pengukuran ini bukan sekadar formalitas. Data tersebut menjadi pondasi untuk merancang kebijakan yang tepat dalam meningkatkan keterampilan digital pegawai sekaligus mempercepat digitalisasi layanan publik.
“Tujuan dari pengukuran kompetensi digital tersebut sebagai pondasi dalam merancang kebijakan yang tepat untuk meningkatkan keterampilan digital pegawai dan mempercepat digitalisasi layanan publik serta meningkatkan kualitas administrasi pemerintahan,” kata Ridwan, Senin lalu.
Langkah lanjutan pun disiapkan. DiskominfoSS menggandeng Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI untuk membuka pelatihan digital yang menyasar pejabat, pegawai, hingga seluruh ASN di lingkungan Pemprov Sulbar.
“Tindak lanjutnya, melalui kerjasama dengan Komdigi RI, kami membuka pelatihan digital dengan menyasar para pejabat, pegawai, hingga para ASN Pemprov. Dan ini terus kita dorong,” jelasnya.
Di tengah kekhawatiran efisiensi pegawai akibat otomasi, Ridwan menegaskan AI tidak akan sepenuhnya menggantikan peran aparatur sipil negara. Ia menilai masih banyak tahapan kerja yang membutuhkan pertimbangan hukum dan penilaian manusia.
“Namun, AI tetap sulit menggantikan peran ASN yang membutuhkan pertimbangan hukum, termasuk dalam pengambilan keputusan publik,” tambah Ridwan.
Ia menekankan bahwa AI semestinya dipandang sebagai alat bantu produktivitas, bukan ancaman. karena itu, berdasarkan hasil pengukuran digital ASN, peningkatan kemampuan pada aspek keamanan digital dan pemanfaatan AI menjadi prioritas.
Penguatan kemampuan digital tidak berhenti di lingkup pemerintahan. DiskominfoSS Sulbar juga menjangkau lapisan masyarakat luas melalui program Sekolah Internet KIM, menyasar UMKM, media, hingga konten kreator.
Upaya ini diharapkan menciptakan ekosistem digital yang sehat dan produktif di Sulawesi Barat, sejalan dengan transformasi layanan publik yang sedang berjalan di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka.