MAMUJU — Wakil Sekretaris Jenderal MUI Pusat Bidang Hubungan Luar Negeri Safira Machrusah datang bersama Wasekjen MUI Pusat Bidang Perempuan, Remaja, dan Keluarga Nilmayeti Yusri. Keduanya diterima langsung Sekprov Sulbar Junda Maulana. Agenda kunjungan mencakup koordinasi, kunjungan kerja, serta monitoring dan evaluasi kinerja MUI di daerah.
Gubernur Sulbar tidak hadir dalam pertemuan karena menghadiri agenda kedinasan di Jakarta yang tidak dapat diwakilkan. Junda menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran tersebut mewakili kepala daerah. Ia menilai kehadiran jajaran MUI Pusat menjadi momentum memperkuat kemitraan pemerintah provinsi dengan lembaga keagamaan.
Menurut Junda, hubungan Pemprov Sulbar dan MUI selama ini berlangsung baik, ditandai koordinasi intensif serta dukungan timbal balik di berbagai kegiatan pemerintahan dan keagamaan. Ia menempatkan MUI sebagai mitra strategis dalam pembinaan umat, penjagaan solidaritas sosial, dan penguatan keharmonisan masyarakat.
"Koordinasi antara Pemprov Sulbar dan MUI selama ini berjalan sangat baik. Kegiatan-kegiatan pemerintah juga mendapat dukungan dari pengurus MUI, begitu pula sebaliknya," ujar Junda Maulana.
Ia menjelaskan, masyarakat Sulbar majemuk dari sisi suku maupun agama. Kondisi itu, katanya, menuntut kolaborasi semua pihak untuk merawat toleransi dan menjaga stabilitas daerah. Pemerintah daerah mengapresiasi kontribusi MUI dalam mencegah berkembangnya paham radikal serta mendukung situasi aman dan kondusif.
Junda mengakui keterbatasan anggaran daerah menjadi tantangan mendukung program melalui skema hibah. Pemerintah tetap berkomitmen mendukung kegiatan MUI sesuai kemampuan dan ketentuan yang berlaku. Bentuk dukungan lain yang diberikan antara lain fasilitasi sarana dan tempat.
"Kami berharap peran MUI terus diperkuat dalam menjaga keharmonisan masyarakat Sulawesi Barat. Kemitraan ini sangat diperlukan untuk membangun masyarakat yang maju, sejahtera, dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi," katanya.
Safira Machrusah menjelaskan, kunjungan tersebut bagian dari amanah organisasi melaksanakan koordinasi serta monitoring dan evaluasi terhadap MUI di daerah setiap dua tahun sekali. Hasil evaluasi menjadi bahan analisis untuk menyusun langkah perbaikan dan pengembangan organisasi.
Pada monev 2026, MUI Pusat memberi perhatian khusus pada optimalisasi ruang digital. Perkembangan teknologi menuntut organisasi beradaptasi agar program, pandangan, dan kontribusinya tersampaikan lebih luas kepada masyarakat.
"Kami berharap MUI di daerah sudah mulai beradaptasi dengan digitalisasi, minimal memiliki website dan media sosial sendiri untuk mempromosikan berbagai program serta menyampaikan pandangan strategis kepada masyarakat," jelasnya.
Selain digitalisasi, Safira menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah terhadap keberlangsungan organisasi MUI. Dukungan itu perlu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia menyoroti kemandirian kelembagaan MUI di Sulbar, termasuk kebutuhan kantor sendiri agar koordinasi dengan berbagai organisasi kemasyarakatan Islam berjalan lebih optimal.
"Keberadaan MUI sebagai pelindung umat, mitra strategis pemerintah, dan pelayan umat perlu ditopang oleh kelembagaan yang kuat, dukungan fasilitas yang memadai, serta hubungan yang harmonis dengan pemerintah daerah," pungkas Safira.
Safira mengapresiasi sambutan dan penjelasan Sekprov Sulbar soal hubungan baik yang terjalin antara pemerintah daerah dan MUI. Ia berharap sinergi tersebut terus ditingkatkan agar program pembinaan umat dan penguatan kerukunan berjalan berkelanjutan.