SULAWESI BARAT — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan skema tender terbuka bagi pihak swasta menjadi langkah pertama merealisasikan program ambisius PLTS 100 GW. Hal ini disampaikan Bahlil Lahadalia dalam groundbreaking PLTS 100 GW di Bali, Selasa (25/8/2026) petang.
"Saya pikir hanya itu Pak Presiden yang perlu kami laporkan dan tim yang akan melakukan tender nantinya sesuai dengan arahan Pak Presiden bahwa yang pertama adalah kita dorong IPP," ujar Bahlil dalam sambutannya yang disiarkan langsung dari laman Kementerian ESDM.
Skema Cadangan Jika Tender Sepi Peminat
Meski mendorong partisipasi swasta, pemerintah tidak menutup kemungkinan mengambil alih pengerjaan proyek. Bahlil menegaskan opsi tersebut menjadi jalan keluar apabila tidak ada IPP yang berminat atau penawaran harga yang masuk tidak sesuai ekspektasi pemerintah.
"Kalau harganya kompetitif kita kasih IPP, kalau tidak kompetitif dan tidak ada yang mau maka kita akan ambil alih untuk dikerjakan oleh pemerintah lewat Danantara," kata Bahlil.
Eksekusi Perdana 14 Proyek PLTS 5,3 GW
Percepatan program ini ditandai dengan groundbreaking 14 proyek PLTS berkapasitas gabungan 5,3 GW pada 25 Agustus 2026. Sejumlah proyek yang masuk tahap groundbreaking antara lain PLTS Pasuruan 132 MWp, PLTS Banyuwangi 130,2 MWp, dan PLTS Gajah Mungkur 134,2 MWp.
Selain itu, terdapat proyek yang sudah lebih dulu berjalan seperti PLTS Tembesi 46 MWp, PLTS Saguling 92 MWp, serta PLTS Karangkates 133 MWp. Pemerintah juga mencatat proyek PLTS Pulau Sembur 0,92 MWp dan PLTS Rengit 0,078 MWp yang sudah diluncurkan.
Sebaran Proyek Siap Tender di Jawa dan Bali
Untuk tahap berikutnya, pemerintah menyiapkan sejumlah proyek yang masuk daftar siap ditender. Kapasitas terbesar ada di PLTS Jatiluhur 1.688 MWp, disusul PLTS Cirata 1.250 MWp, dan PLTS Jatigede 636 MWp.
Proyek lain yang siap dilelang meliputi PLTS Madura 605 MWp, PLTS Bali dengan rincian Gilimanuk 300 MWp dan Buleleng 118 MWp, serta PLTS Purwakarta 69 MWp. Dengan total target 100 GW, pemerintah masih membutuhkan investasi besar dari pihak swasta untuk mengejar sisa kapasitas yang belum masuk tahap konstruksi.
