MAMUJU — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menekankan pentingnya koordinasi antarpihak agar pelaksanaan SKD di UPT BKN Mamuju berlangsung tertib, lancar, dan sesuai ketentuan. Koordinasi dilakukan bersama UPT BKN Mamuju dan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat pada Selasa 22 September 2026.
Kanwil Kemenkum Sulbar menyampaikan surat pemberitahuan sekaligus permohonan pendampingan pelaksanaan SKD kepada Ombudsman Sulawesi Barat. Langkah itu diambil untuk memastikan dukungan terhadap pelaksanaan seleksi di daerah dapat dipersiapkan sesuai kebutuhan.
Mengapa Ombudsman Dilbatkan dalam Pengawasan SKD?
Pelibatan Ombudsman menjadi bagian dari upaya menjaga akuntabilitas seleksi penerimaan mahasiswa POLTEKPIN. Saefur menyebut kesiapan pelaksanaan tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis ujian, tetapi juga mencakup koordinasi dan pembagian peran dengan pihak yang terlibat.
"Pelaksanaan SKD membutuhkan kesiapan yang menyeluruh dan koordinasi yang baik dari seluruh unsur yang terlibat. Setiap kebutuhan dan peran perlu dipastikan sejak awal agar pelaksanaan seleksi dapat berjalan tertib dan memberikan pelayanan yang baik kepada peserta," ujar Saefur.
Ia menambahkan bahwa seluruh unsur yang terlibat perlu memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing. Persiapan yang dilakukan secara terkoordinasi dinilai menjadi bagian dari upaya menjaga kelancaran dan akuntabilitas pelaksanaan seleksi.
Jadwal dan Lokasi Pelaksanaan SKD POLTEKPIN Sulbar
SKD POLTEKPIN di Sulawesi Barat dijadwalkan berlangsung pada Rabu 23 September 2026 di UPT BKN Mamuju mulai pukul 13.00 WITA sampai dengan selesai. Panitia daerah menyiapkan dukungan teknis maupun komunikasi antarpihak menjelang pelaksanaan.
Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, M. Tahir, menyatakan bahwa kesiapan teknis dan komunikasi antarpihak menjadi perhatian panitia daerah. Setiap kebutuhan pendukung perlu dipastikan sebelum pelaksanaan agar seleksi berjalan sesuai jadwal dan mekanisme yang telah ditetapkan.
"Setiap kebutuhan pendukung perlu dipastikan sebelum pelaksanaan. Koordinasi dengan pihak terkait dilakukan agar pelaksanaan di lapangan dapat berjalan sesuai jadwal dan mekanisme yang telah ditetapkan," ujar M. Tahir.
Dukungan Panitia Daerah hingga Hari Pelaksanaan
Kanwil Kemenkum Sulbar terus melakukan koordinasi hingga pelaksanaan SKD berlangsung. Langkah itu merupakan bagian dari dukungan Panitia Daerah terhadap penerimaan mahasiswa POLTEKPIN Tahun 2026 di wilayah Sulawesi Barat.
Penerimaan mahasiswa POLTEKPIN menjadi salah satu jalur pendidikan kedinasan di lingkungan Kementerian Hukum. Peserta yang dinyatakan lolos SKD akan melanjutkan ke tahap seleksi berikutnya sesuai ketentuan panitia pusat.
