MAMUJU — Keberhasilan Sulawesi Barat menekan angka pengangguran hingga 2,93 persen per Februari 2026 tidak lepas dari peran besar sektor informal. Kepala BPS Sulbar, Suri Handayani, menegaskan bahwa publik tidak boleh terjebak pada bias sektor formal semata saat membaca indikator ketenagakerjaan.
“Dunia kerja itu ada sektor formal dan nonformal. Pekerja bebas, pelaku usaha mandiri, hingga UMKM yang tidak memiliki pekerja tetap juga dihitung sebagai penduduk bekerja. Kontribusi mereka terhadap penurunan pengangguran tidak bisa diabaikan,” ujar Suri di Mamuju, Selasa (2/6/2026).
Pemerintah Provinsi Sulbar tidak hanya mengandalkan sektor informal secara organik. Salah satu kebijakan yang dinilai paling efektif adalah masifnya program padat karya. Program ini menjadi instrumen krusial dalam menyediakan lapangan kerja instan, terutama bagi kelompok rentan seperti nelayan saat cuaca ekstrem.
Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, menerima langsung penghargaan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Sulawesi di Hotel Claro, Kendari, pada Jumat (29/5/2026). Atas capaian ini, pemerintah pusat memberikan suntikan insentif fiskal senilai Rp3 miliar.
Berdasarkan data BPS per Februari 2026, jumlah penduduk bekerja di Sulbar mencapai 801.230 orang. Angka ini bertambah 36.610 orang dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Total penganggur kini tersisa 24.200 orang saja.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga melejit ke angka 73,75 persen dari sebelumnya 71,81 persen. Dari total 1,12 juta penduduk usia kerja, sebanyak 825.430 orang masuk dalam angkatan kerja.
Meski didominasi sektor informal, kabar baiknya adalah sektor formal perlahan mulai merangkak naik. BPS mencatat jumlah pekerja formal kini menyentuh 226.200 orang atau 28,23 persen, meningkat dari posisi Februari 2025 yang hanya 215.400 orang.
Dari sisi lapangan usaha, sektor pertanian tetap menjadi magnet utama penyerap tenaga kerja terbesar, disusul oleh sektor perdagangan dan industri pengolahan. Kualitas lapangan kerja juga mengalami perbaikan: jumlah pekerja penuh (minimal 35 jam per minggu) mendominasi dengan porsi 51,34 persen atau 411.310 orang.
Perbaikan indikator dari hulu ke hilir inilah yang menjadi argumen kuat mengapa Sulbar dinilai layak membawa pulang insentif miliaran rupiah untuk stimulus pembangunan daerah ke depan.