SULAWESI BARAT — Total utang pemerintah AS mencapai rekor baru US$ 40 triliun, menegaskan bahwa era belanja besar-besaran (borrowing binge) masih jauh dari kata usai. Angka tersebut merupakan akumulasi dari defisit anggaran yang terus melebar dalam beberapa tahun terakhir, diperparah oleh kombinasi kebijakan fiskal ekspansif di tengah ketegangan geopolitik global.
Alih-alih menekan laju utang, pemerintahan Trump justru dihadapkan pada tiga pos belanja kritis yang menyedot anggaran dalam jumlah besar. Operasi militer melawan Iran menjadi penyumbang terbesar pembengkakan belanja di luar perkiraan awal, diikuti oleh dampak jangka panjang dari reformasi perpajakan yang memangkas penerimaan negara.
Selain itu, skema pengembalian tarif impor yang dijanjikan kepada sejumlah mitra dagang dan industri domestik turut memperbesar lubang fiskal. Kombinasi tiga faktor ini membuat pertumbuhan utang semakin tak terbendung, bahkan di saat ekonomi domestik masih menunjukkan ketahanan.
Saat berkampanye, Trump berulang kali menegaskan komitmennya untuk "memulihkan ketertiban fiskal" dan secara bertahap mengurangi beban utang nasional. Namun, data terbaru menunjukkan arah yang justru berlawanan. Alih-alih turun, kurva utang terus menanjak dengan kecepatan yang mengkhawatirkan para pengamat pasar keuangan.
Ketidakmampuan pemerintah mengendalikan defisit ini memicu kekhawatiran di kalangan investor obligasi. Sentimen negatif tersebut tercermin dari meningkatnya tekanan pada imbal hasil (yield) Treasury jangka panjang, yang berpotensi menaikkan biaya pinjaman bagi pemerintah dan sektor swasta di masa mendatang.
Bagi investor global, tembusnya angka US$ 40 triliun bukan sekadar simbol. Ini menjadi sinyal bahwa pasokan obligasi pemerintah AS akan terus melimpah di pasar, berpotensi menekan harga dan mendorong yield lebih tinggi. Kondisi ini biasanya diikuti oleh penguatan dolar AS, yang pada gilirannya memberi tekanan pada nilai tukar mata uang negara berkembang, termasuk rupiah.
Yang lebih penting, eskalasi utang ini membatasi ruang gerak Federal Reserve dalam menurunkan suku bunga. Jika inflasi masih enggan turun ke target, bank sentral AS akan kesulitan melonggarkan kebijakan moneternya tanpa memicu gejolak di pasar obligasi. Imbasnya, kebijakan suku bunga ketat (higher for longer) berpotensi bertahan lebih lama dari perkiraan pasar.
Para pelaku pasar kini menanti langkah konkret pemerintah AS dalam RUU anggaran berikutnya. Tanpa adanya konsolidasi fiskal yang kredibel, tren kenaikan utang ini diprediksi akan terus berlanjut dan menjadi salah satu risiko utama bagi stabilitas keuangan global dalam dua hingga tiga tahun ke depan.