SULAWESI BARAT — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadikan Bursa Wirausaha Unggulan di Sumatera Utara sebagai pintu masuk bagi wirausaha binaan untuk naik kelas. Acara yang digelar di Auditorium Universitas Sumatera Utara (USU) pada Kamis (20/8) ini menghubungkan pelaku usaha hasil inkubasi dengan akses pembiayaan, pasar, teknologi, hingga kemitraan usaha.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan bahwa program ini bukan sekadar pameran atau seminar. "Kita mencoba menjadikan lembaga-lembaga inkubasi ini untuk menyiapkan sekitar 500 UMKM agar mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan secara komprehensif, mulai dari perizinan, legalisasi, teknologi, peningkatan produksi, pelatihan, hingga akses pemasaran," ujarnya dalam sambutan yang dikutip dari laman resmi umkm.go.id.
Kementerian UMKM membangun ekosistem kewirausahaan lewat tiga tahapan yang saling terhubung. Pertama, penguatan fondasi usaha melalui inkubasi, pendampingan, dan program PRO-KESRA Produktif. Kedua, pembukaan akses pertumbuhan melalui Bursa Wirausaha Unggulan yang mempertemukan pelaku usaha dengan calon mitra dan lembaga pembiayaan. Ketiga, pendampingan pascainkubasi diperkuat melalui layanan SAPA UMKM.
Maman menjelaskan, PRO-KESRA Produktif dirancang untuk menyeragamkan kurikulum pembinaan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. "Targetnya, sesuai arahan Presiden, sekitar 10 juta wirausaha dan pekerja," ungkapnya.
Di Sumatera Utara, pemerintah mengidentifikasi 17 lembaga inkubator yang berpotensi memperkuat ekosistem kewirausahaan daerah. Lembaga-lembaga ini akan menjadi ujung tombak pendampingan bagi sebagian dari 57 juta UMKM di Indonesia.
Penyaluran KUR di Sumatera Utara tercatat mencapai Rp 11 triliun kepada sekitar 168 ribu debitur. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 7,56 triliun mengalir ke sektor produksi, menunjukkan porsi signifikan untuk kegiatan usaha produktif dibandingkan konsumtif.
Khusus melalui Bank Sumut, realisasi KUR telah mencapai sekitar Rp 954 miliar. Melihat kinerja tersebut, Kementerian UMKM berkomitmen mengupayakan kenaikan kuota KUR Bank Sumut hingga sekitar Rp 2 triliun.
"Kolaborasi tidak boleh berhenti pada penandatanganan, rapat, dan logo bersama. Kolaborasi harus membuka akses, melahirkan transaksi, memperluas pasar, menghadirkan pembiayaan, dan menciptakan lapangan kerja," tegas Maman.
Penguatan kewirausahaan nasional kini memiliki landasan hukum melalui Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional. Regulasi ini menargetkan rasio kewirausahaan sebesar 3,6 persen pada 2029 dan meningkat menjadi 8 persen pada 2045.
Untuk mencapai target tersebut, Maman menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga pembiayaan, hingga inkubator. Keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah peserta, melainkan dari tindak lanjut berupa pembiayaan, transaksi, kemitraan, dan pembukaan pasar baru.