MAMUJU — Upaya percepatan eliminasi Tuberkulosis di Sulawesi Barat tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri. DKPPKB Provinsi Sulbar mengumpulkan jajaran faskes pemerintah dan swasta dalam Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Public-Private Mix (PPM) di Hotel Matos, Mamuju, selama tiga hari hingga 28 Agustus 2026.
Forum ini menjadi titik tekan baru dalam strategi penanggulangan TBC. Fokus utamanya bukan sekadar sosialisasi, melainkan memastikan setiap fasilitas pelayanan kesehatan—baik milik pemerintah maupun swasta—lebih proaktif menemukan terduga TBC dan merujuknya untuk pengobatan standar.
Selama ini, penemuan kasus TBC kerap terkonsentrasi di puskesmas dan rumah sakit umum. Padahal, banyak pasien pertama kali datang ke klinik swasta, praktik mandiri, atau rumah sakit swasta.
Kepala Bidang Pengendalian Penyakit DKPPKB Sulbar, dr. Muh. Ihwan, menegaskan bahwa tanpa keterlibatan aktif sektor swasta, data kasus akan selalu timpang dengan kondisi di lapangan.
“Penanggulangan TBC tidak dapat dilakukan oleh satu sektor saja. Diperlukan kolaborasi yang kuat antara fasilitas kesehatan pemerintah, swasta, lintas program, dan lintas sektor agar setiap terduga maupun pasien TBC dapat ditemukan, dilayani sesuai standar, dan tercatat rapi dalam sistem,” ungkap dr. Muh. Ihwan.
Pertemuan ini juga menjadi ajang evaluasi sejauh mana penerapan PPM berjalan di lapangan. Tantangan seperti keterlambatan pelaporan, stigma pasien, hingga akses ke pengobatan menjadi bahan diskusi utama.
Kepala DKPPKB Provinsi Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim, menyebut penguatan jejaring PPM sebagai urat nadi untuk memperluas akses layanan ke seluruh lapisan masyarakat. Ia menargetkan rekomendasi konkret lahir dari forum ini.
“Kita harus memastikan tidak ada pasien TBC yang terlewat dari layanan. Dengan kolaborasi yang solid dan berbasis data, kita optimistis upaya penanggulangan TBC di Sulawesi Barat dapat berjalan semakin efektif,” tegas dr. Nursyamsi Rahim.
Langkah strategis ini merupakan bagian dari prioritas pembangunan daerah di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka. Peningkatan kualitas pelayanan medis dan pembangunan sumber daya manusia yang sehat menjadi fondasi visi “Sulbar Maju dan Sejahtera”.
Melalui mekanisme PPM, seluruh faskes didorong untuk mencatat setiap pasien dalam sistem informasi terpadu. Data yang akurat diharapkan menjadi dasar pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam mengejar target eliminasi TBC di wilayah Sulawesi Barat.