MAMUJU — Rapat koordinasi antara Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Mamuju dan para pemangku kepentingan berlangsung di Ruang Aula Lantai 5 Gedung Keuangan Negara Mamuju, Rabu (26/8/2026). Forum ini dirancang untuk menjaring masukan dari penerima layanan, termasuk jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, guna menilai langsung kualitas pelayanan publik di bidang perbendaharaan.
Kehadiran perangkat daerah dalam forum ini menjadi bagian dari komitmen Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka untuk mendorong birokrasi yang profesional dan responsif. Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, misalnya, hadir dengan mengirimkan Sekretaris Dinas Agus serta Analis Ketahanan Pangan Ratnasari.
Evaluasi Layanan dan Penguatan Integritas ASN
Forum ini tidak hanya membahas soal kecepatan dan akuntabilitas administrasi keuangan. KPPN Mamuju juga menyelipkan materi Sosialisasi Anti Korupsi dan Anti Gratifikasi kepada para peserta. Materi tersebut menekankan pentingnya budaya kerja berintegritas serta mekanisme penolakan dan pelaporan gratifikasi di lingkungan pemerintahan.
“Hubungan kelembagaan yang baik diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan administrasi dan pengelolaan anggaran serta pelaksanaan kegiatan perangkat daerah,” kata Agus, Sekretaris Dinas Pangan Sulbar.
Melalui forum ini, setiap perangkat daerah memiliki ruang untuk menyampaikan masukan sekaligus memperoleh informasi mengenai berbagai perkembangan kebijakan dan pelayanan. Interaksi tersebut diharapkan dapat menciptakan kesamaan pemahaman dan mendorong peningkatan kualitas hubungan antara instansi pemerintah dengan lembaga pelayanan perbendaharaan negara.
Mengenal Motto CARE di Lingkungan KPPN Mamuju
KPPN Mamuju memperkenalkan komitmen pelayanan melalui motto CARE, yang merupakan singkatan dari Cepat, Akuntabel, Responsif, dan Edukatif. Prinsip cepat menekankan pelayanan yang efektif dan tepat waktu, sementara akuntabel memastikan setiap proses dapat dipertanggungjawabkan.
Aspek responsif mendorong petugas memberikan tanggapan atas kebutuhan penerima layanan. Adapun edukatif menekankan pentingnya penyampaian informasi yang jelas kepada masyarakat dan stakeholders.
Bagi Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, keikutsertaan dalam forum ini menjadi momentum penting untuk memperkuat pemahaman mengenai standar pelayanan yang diterapkan oleh KPPN Mamuju. Informasi yang diperoleh menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran dalam mendukung peningkatan kualitas administrasi pemerintahan serta pengelolaan program dan kegiatan di lingkungan perangkat daerah.
Di tempat terpisah, Kepala Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Suyuti Marzuki menegaskan komitmen pihaknya untuk terus mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Dukungan tersebut diwujudkan dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan program.
