SULAWESI BARAT — Mufti menyoroti ketimpangan perlakuan PLN terhadap pelanggan. "Ketika masyarakat terlambat membayar tagihan listrik, sanksi langsung diberlakukan, bahkan aliran listrik bisa diputus. Karena itu, saat PLN gagal menghadirkan layanan yang semestinya dan pemadaman terjadi berulang kali, perusahaan juga harus menunjukkan tanggung jawab yang setara," ujarnya di Jakarta, Rabu (24/6/2026).
Menurut politisi Fraksi PDI Perjuangan itu, bentuk kompensasi bisa berupa potongan tagihan listrik bagi pelanggan yang terdampak. Ia menilai, langkah ini mendesak karena pemadaman tidak hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga memicu kerusakan perangkat elektronik rumah tangga dan menghambat aktivitas ekonomi warga kecil.
Warung makan, usaha konveksi, hingga pelaku bisnis makanan beku menjadi kelompok yang paling merasakan dampak langsung. Mereka kehilangan pendapatan karena tidak bisa beroperasi normal.
Kebakaran Tiga Rumah dan Pasien Terhambat Alat Kesehatan
Mufti mengungkapkan, dampak pemadaman kini telah memasuki ranah keselamatan jiwa. Di daerah pemilihannya, Jawa Timur II, terjadi kebakaran yang menghanguskan tiga rumah warga. Peristiwa itu diduga kuat berkaitan dengan gangguan kelistrikan saat pemadaman berlangsung.
"Ini tidak lagi bisa dipandang sebagai gangguan teknis biasa. Persoalan ini telah menyentuh aspek keselamatan dan keberlangsungan hidup masyarakat," tegasnya.
Ia juga menyoroti laporan warga yang kesulitan mendapatkan layanan alat penyedot lendir (suction) bagi pasien karena perangkat tidak bisa beroperasi saat listrik padam. Menurutnya, kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan kelistrikan berpotensi mengancam keselamatan jiwa.
Narasi Penyebab Padam Berubah-ubah, Publik Dibingungkan
Mufti mengkritik pola komunikasi PLN yang dinilai tidak transparan. Penjelasan mengenai penyebab pemadaman terus berganti: dari pemeliharaan jaringan, gangguan pembangkit, hingga akhirnya kendala pasokan batu bara domestik.
"Pada awalnya disebut hanya ada perawatan jaringan rutin. Ketika cakupan pemadaman semakin luas, muncul penjelasan mengenai gangguan pembangkit. Belakangan, setelah mendapat tekanan publik, baru disampaikan adanya kendala pasokan batu bara. Pertanyaannya, mana yang sebenarnya benar? Rakyat berhak mengetahui fakta yang sesungguhnya," kata Mufti.
Paradoks: Produsen Batu Bara Dunia, Listrik Justru Padam
Ia menyoroti paradoks yang sulit diterima publik. Indonesia merupakan salah satu produsen batu bara terbesar di dunia, namun justru menghadapi gangguan pasokan listrik berulang. Mufti meminta pemerintah mengambil langkah tegas terhadap pelaku usaha yang lebih mengutamakan ekspor ketimbang kebutuhan domestik.
Ia juga mengingatkan agar krisis ini tidak dijadikan alasan untuk menaikkan tarif listrik. "Jangan sampai setiap kali muncul persoalan, rakyat kembali diminta memaklumi keadaan. Saat harga BBM naik, masyarakat diminta memahami situasi. Ketika listrik padam, masyarakat kembali diminta bersabar. Yang semakin menipis saat ini adalah kesabaran masyarakat melihat persoalan yang sama terus berulang tanpa adanya pihak yang benar-benar dimintai pertanggungjawaban," pungkasnya.
