MAMUJU — Sejumlah OPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bergiliran memaparkan rencana program dan kegiatan mereka untuk tahun 2027 di hadapan Gubernur Suhardi Duka. Pemaparan berlangsung di Ruang Gubernur Lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Mamuju, dan dipimpin langsung Gubernur didampingi Sekda Sulbar Junda Maulana.
Agenda ini menjadi tahap penyaringan sebelum Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027 resmi diserahkan ke DPRD Sulbar. Setiap OPD diminta membeberkan rencana belanjanya lebih dulu agar Gubernur bisa menilai arah program sejak awal.
Apa yang Ingin Dilihat Gubernur dari Setiap OPD?
Junda Maulana menyatakan Gubernur ingin memastikan rencana program tiap OPD benar-benar menyasar persoalan yang dihadapi warga. Penilaian tidak berhenti pada kelengkapan dokumen, tetapi pada relevansi program dengan kebutuhan di lapangan.
"Kegiatan hari ini, kita mau melihat apa rencana program kegiatan di masing masing OPD untuk tahun 2027," kata Junda.
Dari pemaparan itu, Gubernur memberi arahan tegas soal belanja yang dinilai tidak memberi manfaat langsung. Anggaran semacam itu diminta dikurangi, sementara pos belanja yang dirasakan masyarakat justru diprioritaskan.
"Harapan Pak Gubernur bahwa anggaran anggaran yang di program itu betul-betul untuk bisa langsung menjawab tantangan permasalahan permasalahan yang ada, kita mengurangi belanja belanja yang tidak produktif, tapi kita fokuskan di belanja belanja yang dirasakan langsung oleh masyarakat," tutur Junda.
RAPBD 2027 Masih Pakai Pola Anggaran Tahun Berjalan
Penyusunan RAPBD 2027 belum bisa mengacu pada proyeksi fiskal tahun depan karena kondisi keuangan daerah belum sepenuhnya diketahui. Karena itu, Pemprov Sulbar masih memakai pola anggaran tahun berjalan sebagai dasar penyusunan.
Jika nanti diketahui pagu anggaran tahun depan sama atau justru berkurang dari tahun ini, program dan belanja akan disesuaikan kembali. Junda menyebut penyesuaian itu akan dilakukan lewat rasionalisasi.
"Kalau anggaran itu sama atau berkurang dari tahun ini, maka akan kita di rasionalisasikan lagi," jelasnya.
Prioritas Pembangunan Diminta Lebih Tajam
Program yang lolos dalam pembahasan tetap diarahkan pada prioritas pembangunan daerah. Pengelolaan anggaran diminta lebih efisien, dengan dampak ke masyarakat sebagai ukuran utama keberhasilan.
"Intinya apa kita mengharapkan bahwa prioritas prioritas pembangunan itu kita pertajam. Kemudian pengelolaan anggaran itu kita maksimalkan, kita efisienkan yang penting adalah berdampak kepada masyarakat, itu kunci utamanya itu," pungkas Junda.
Pemaparan RKA ini menjadi tahap awal sebelum dokumen anggaran dibahas bersama DPRD Sulbar. Arah kebijakan yang ditekankan Gubernur Suhardi Duka akan menjadi acuan OPD dalam menyusun ulang rencana belanja masing-masing.
