POLMAN — Bupati Polewali Mandar H. Samsul Mahmud menilai kemampuan fiskal daerah masih terbatas. Karena itu, setiap rupiah dalam APBD harus dikelola tepat sasaran dan diarahkan pada program yang benar-benar dibutuhkan warga.
Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Polman yang membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2026 serta Ranperda APBD 2027 beserta nota keuangannya. Rapat digelar di Ruang Rapat Utama DPRD Polman, Jumat (18/9/2026).
Agenda paripurna kali ini adalah penyampaian tanggapan Pemerintah Kabupaten Polman terhadap pandangan dan masukan dari delapan fraksi DPRD.
Tantangan Bukan Sekadar Membelanjakan Anggaran
Samsul menyebut tantangan utama pemerintah daerah bukan pada seberapa besar anggaran yang dibelanjakan. Yang lebih penting, kata dia, memastikan alokasi itu punya makna dan menghasilkan kinerja.
"Karena kemampuan fiskal daerah memiliki keterbatasan. Tantangan kita bukan semata-mata bagaimana membelanjakan anggaran, tetapi bagaimana memastikan setiap anggaran yang kita alokasikan benar-benar memiliki makna, menghasilkan kinerja, dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Samsul.
Ia menempatkan APBD sebagai alat keberpihakan, bukan sekadar dokumen keuangan. Menurutnya, anggaran daerah harus menjadi wujud nyata perhatian pemerintah dan DPRD terhadap kebutuhan masyarakat.
Delapan Fraksi Beri Masukan, Bupati Apresiasi Kritik
Samsul mengapresiasi pandangan, kritik, dan masukan yang disampaikan delapan fraksi DPRD Polman. Masukan itu, menurutnya, menjadi bagian penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah.
Ia menegaskan keberhasilan pembangunan tidak diukur dari besarnya anggaran yang dikelola pemerintah. Ukuran sesungguhnya adalah seberapa besar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
"APBD harus kita tempatkan bukan hanya sebagai angka-angka dalam dokumen keuangan, tetapi sebagai wujud nyata keberpihakan Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap kebutuhan masyarakat," tegasnya.
Perubahan APBD 2026 dan APBD 2027 Dibahas Bersamaan
Pembahasan dua dokumen anggaran sekaligus menandai tahapan penting bagi Pemkab Polman. Perubahan APBD 2026 dan APBD 2027 dibahas dalam satu forum paripurna bersama DPRD.
Melalui pembahasan itu, Pemerintah Kabupaten bersama DPRD Polman diharapkan memastikan setiap kebijakan anggaran mendukung program pembangunan yang tepat sasaran. Dampaknya diharapkan sampai ke masyarakat, bukan berhenti di atas kertas.
Tanggapan pemerintah atas pandangan delapan fraksi menjadi bagian dari proses legislasi sebelum rancangan anggaran disahkan. Arah kebijakan pembangunan daerah ke depan akan bergantung pada hasil pembahasan lanjutan kedua ranperda tersebut.
