MAMUJU — Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka mengonfirmasi bahwa PT Perusahaan Mineral Nasional (Perminas) akan menempatkan pilot proyek hilirisasi logam tanah jarang (LTJ) di Kabupaten Mamuju. Langkah ini merupakan bagian dari target Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia tidak lagi sekadar mengekspor bahan mentah mineral strategis.
Badan Geologi Kementerian ESDM mencatat kadar LTJ di sejumlah titik di Mamuju mencapai 4.571 ppm, dengan unsur neodymium yang sangat dibutuhkan industri magnet permanen. Tiga blok utama yang tengah dieksplorasi meliputi Blok Botteng seluas 1.011 hektare dengan sumber daya tereka 122.505 ton, Blok Botteng Utara seluas 3.165 hektare, dan Blok Ahu Pasabu seluas 1.659 hektare.
Berbeda dengan daerah lain yang hanya memiliki LTJ sebagai mineral ikutan, Mamuju menyimpan deposit primer dalam batuan vulkanik Formasi Adang. Karakteristik geologinya berupa tipe Ion Adsorption Clay (IAC) yang disebut lebih mudah dan murah diekstraksi dibandingkan jenis LTJ primer lainnya.
Kendati potensinya besar, pengembangan LTJ di Mamuju masih berada pada tahap penelitian dan eksplorasi awal. Area yang sudah diteliti baru mencakup sekitar 10 hektare dari total kawasan prospektif.
"Teknologi pengolahan LTJ masih banyak dikuasai China. Indonesia belum memiliki teknologi itu," ujar Suhardi Duka. Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Indonesia (UI) saat ini terus melakukan penelitian skala laboratorium untuk menemukan teknologi pemisahan dan pemurnian yang sesuai dengan karakteristik LTJ Indonesia.
Di sisi lain, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Barat mengingatkan bahwa sebagian wilayah yang masuk rencana pengembangan tambang berada di kawasan dengan fungsi ekologis penting. Blok Botteng dan Botteng Utara di Kecamatan Simboro diduga bersinggungan dengan daerah resapan air, perbukitan, lahan pertanian, serta jalur sumber air warga.
"Kami memandang aktivitas seperti pembukaan jalan tambang, pengeboran, pemotongan lereng maupun pembangunan infrastruktur pertambangan berpotensi menimbulkan tekanan terhadap lingkungan, terutama kawasan hulu dan sistem tata air masyarakat," kata Direktur Walhi Sulbar, Asnawi.
Kekhawatiran itu menguat mengingat Sulawesi Barat masuk provinsi dengan tingkat risiko bencana tinggi berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2025. Perubahan bentang alam dalam skala besar di kawasan berbukit hingga pegunungan dinilai dapat meningkatkan kerentanan ekologis.
Pemerintah pusat telah mengusulkan sejumlah wilayah di Mamuju memperoleh status khusus sebagai Wilayah Pencadangan Negara maupun Wilayah Pertambangan Rakyat. Namun, aktivitas tambang belum akan segera berlangsung sebelum teknologi pengolahan dikuasai dan kajian lingkungan tuntas.
Gubernur Suhardi Duka menekankan bahwa proyek percontohan ini akan menjadi tolok ukur bagi industrialisasi LTJ nasional. "BUMN baru Perminas rencananya akan menggarap pilot proyek hilirisasi logam tanah jarang di Mamuju," katanya.